Jakarta, Gesuri.id Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur yang juga politisi PDI Perjuangan, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi guru, tenaga kesehatan (nakes), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan tetap menjadi prioritas utama DPRD Kaltim, meskipun ada kebijakan efisiensi APBD 2026.

Hal itu disampaikannya menanggapi langkah pemerintah pusat yang memangkas lebih dari separuh dana transfer ke daerah. Kami di DPRD tetap akan memastikan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat tidak terganggu. Fokus utama kita tetap kesejahteraan guru, nakes, dan ASN yang berjuang di lapangan, tegas Ananda, Kamis (9/10/2025).

Rencana efisiensi anggaran tersebut diperkirakan akan berdampak besar terhadap struktur APBD yang sebelumnya telah disepakati dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp21,35 triliun. Namun, Ananda memastikan pihaknya akan mengawal agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan.

Kita (Banggar dan TAPD) akan membahas kembali secara rinci dampak pemotongan dana transfer itu. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru mematikan semangat para tenaga pendidik dan tenaga medis yang sudah berjuang untuk rakyat, ujar Ananda.

Ia menjelaskan bahwa pemberian TPP harus didasarkan pada prinsip keadilan, objektivitas, dan kinerja. Beban kerja guru di pelosok tidak bisa disamakan dengan di kota. Pemerintah daerah harus adil melihat kondisi di lapangan, jelasnya.