Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur yang juga politisi PDI Perjuangan, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi guru, tenaga kesehatan (nakes), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan tetap menjadi prioritas utama DPRD Kaltim, meskipun ada kebijakan efisiensi APBD 2026.
Hal itu disampaikannya menanggapi langkah pemerintah pusat yang memangkas lebih dari separuh dana transfer ke daerah. “Kami di DPRD tetap akan memastikan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat tidak terganggu. Fokus utama kita tetap kesejahteraan guru, nakes, dan ASN yang berjuang di lapangan,” tegas Ananda, Kamis (9/10/2025).
Rencana efisiensi anggaran tersebut diperkirakan akan berdampak besar terhadap struktur APBD yang sebelumnya telah disepakati dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp21,35 triliun. Namun, Ananda memastikan pihaknya akan mengawal agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kita (Banggar dan TAPD) akan membahas kembali secara rinci dampak pemotongan dana transfer itu. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru mematikan semangat para tenaga pendidik dan tenaga medis yang sudah berjuang untuk rakyat,” ujar Ananda.
Ia menjelaskan bahwa pemberian TPP harus didasarkan pada prinsip keadilan, objektivitas, dan kinerja. “Beban kerja guru di pelosok tidak bisa disamakan dengan di kota. Pemerintah daerah harus adil melihat kondisi di lapangan,” jelasnya.
Selain memperjuangkan TPP bagi ASN, Ananda juga menyoroti perlunya kebijakan yang berpihak kepada tenaga honorer dan pegawai non-ASN yang masih menunggu kejelasan status. Menurutnya, mereka adalah bagian penting dari sistem pelayanan publik di Kaltim.
“Kita tidak boleh lupa, banyak tenaga pendidik dan medis yang bekerja sepenuh hati meskipun belum berstatus ASN. Mereka tetap harus mendapat perhatian,” katanya.
Ananda menegaskan, perjuangan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim akan terus berpijak pada semangat kerakyatan dan keadilan sosial sebagaimana garis perjuangan partai. “Kita belajar dari ajaran Bung Karno bahwa negara harus hadir untuk melindungi seluruh rakyatnya, terutama yang bekerja di garda depan pelayanan publik,” tambahnya.
Selain itu, ia mendorong agar sistem evaluasi kinerja TPP dibuat lebih transparan dan berbasis capaian kerja nyata. “Dengan begitu, pemberian tunjangan menjadi lebih adil dan memotivasi ASN untuk meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Ananda juga menyebut, DPRD Kaltim tengah menyiapkan forum konsultasi publik agar kebijakan efisiensi anggaran dapat dipahami masyarakat secara terbuka. “Kita ingin masyarakat tahu bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Langkah proaktif Ananda ini mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan pendidik dan tenaga kesehatan. Mereka menilai kehadiran politisi muda seperti Ananda membawa semangat baru dan progresif dalam memperjuangkan hak-hak aparatur sipil negara.
“Bu Ananda sangat peduli. Ia turun langsung mendengar keluhan kami, bukan hanya bicara di rapat. Ini contoh pemimpin muda PDI Perjuangan yang punya hati untuk rakyat,” ujar Rina, seorang guru di Samarinda.
Dengan komitmen kuat dan gaya kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, Ananda optimistis DPRD Kaltim akan mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan peningkatan kesejahteraan publik. “Selama kita bekerja dengan niat tulus untuk rakyat, setiap kebijakan akan menemukan jalannya,” pungkasnya.
