Karawang, Gesuri.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X Karawang-Purwakarta, Pipik Taufik Ismail menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kalenpandan RT 010/006, Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jumat (30/1/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus sarana penyerapan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir.
“Untuk jalan yang rusak, saya siap membereskannya. Infrastruktur jalan yang baik adalah kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Pipik menanggapi keluhan warga terkait kondisi jalan yang rusak dan menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas sehari-hari.
Pipik menegaskan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukannya tidak bersifat seremonial semata, melainkan bertujuan memastikan program dan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan pesisir. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat menjadi penting untuk melihat langsung persoalan yang terjadi di lapangan.
Selain persoalan infrastruktur jalan, Pipik juga menyoroti isu pengendalian air dan banjir rob yang kerap dialami warga Cilebar. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Anggota DPRD Kabupaten Karawang Fraksi PDI Perjuangan, H. Karsim, untuk menindaklanjuti pembangunan pintu air asin yang kini mulai diproses.
“Pintu air asin penting untuk melindungi area pertanian dan permukiman dari dampak air asin dan genangan,” ujarnya.
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi lain turut disampaikan, mulai dari usulan pengaturan lalu lintas dan pelebaran jalan Dusun Kalenpandan, penambahan program Rumah Tidak Layak Huni (Rulahu), penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga pembangunan jembatan penghubung antara Desa Mekarpohaci dan Pusakajaya Utara.
Warga juga menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) agar dapat dilakukan secara lebih merata dan tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Pipik memastikan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan melalui kewenangannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, serta melalui koordinasi dengan pemerintah daerah terkait.
“Semua masukan masyarakat akan kami kawal agar masuk dalam program dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
