Pekanbaru, Gesuri.id – Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan Zulkardi mendorong penguatan sistem keamanan berbasis lingkungan sebagai langkah strategis untuk menekan angka kriminalitas di Kota Pekanbaru.
Ia menilai, maraknya kasus jambret, begal, hingga pencurian yang terjadi belakangan ini membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
“Pada prinsipnya, maraknya pencurian dan kejahatan lainnya terjadi karena banyak pelakunya merupakan pecandu narkoba. Oleh karena itu, yang harus ditertibkan dan dibersihkan adalah tempat-tempat peredaran narkoba di Pekanbaru,” ujar Zulkardi, Sabtu (31/01).
Zulkardi menjelaskan, persoalan keamanan tidak bisa dilepaskan dari maraknya peredaran narkoba di tengah masyarakat.
Menurutnya, selama peredaran narkoba masih bebas, tindak kriminal akan terus muncul sebagai dampak lanjutan dari ketergantungan para pelaku terhadap barang terlarang tersebut.
Ia pun meminta aparat penegak hukum untuk lebih serius dan konsisten dalam memberantas peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Selain itu, peningkatan patroli kepolisian di titik-titik rawan dinilai menjadi langkah penting untuk memberikan rasa aman bagi warga.
“Pihak kepolisian harus meningkatkan patroli di lokasi rawan kejahatan agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Zulkardi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, tanggung jawab menciptakan rasa aman tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan konkret, DPRD Kota Pekanbaru, lanjut Zulkardi, siap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pos ronda di seluruh wilayah kota. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemberian honor bagi petugas ronda agar sistem penjagaan lingkungan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
“Jika penjagaan ronda aktif dan bertanggung jawab karena diberikan honorarium, tentu hal ini akan sangat meminimalisir kejahatan, apalagi jika disinergikan dengan pihak kepolisian,” jelasnya.
Zulkardi menilai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru memungkinkan realisasi program tersebut. Ia juga mendorong agar pemasangan kamera pengawas (CCTV) di setiap kampung dilakukan secara terintegrasi dan terkoneksi dengan pos ronda, sehingga pengawasan lingkungan dapat berjalan lebih efektif.
“Dengan adanya pos ronda, penjaga yang bertanggung jawab, serta CCTV di setiap kampung, ruang gerak pelaku kejahatan akan semakin sempit. Ini menjadi langkah konkret untuk memperkecil tindak kriminal di Kota Pekanbaru,” pungkasnya.
