Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi II DPR RI, Bob Andika Mamana Sitepu, menyoroti serius persoalan ketidakselarasan data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antara pusat dan daerah.

Masalah ini dianggap mendesak karena menyangkut nasib ribuan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi namun belum juga mendapat kepastian status kepegawaian.

Ia menegaskan bahwa kesalahan data tersebut berdampak langsung pada para honorer di lapangan.

Ketidakselarasan ini bukan sekadar administrasi. Ada banyak tenaga honorer yang sudah lulus seleksi, tetapi tak bisa diangkat karena data dari daerah dan pusat tidak nyambung. Mereka jadi korban, padahal sudah berjuang bertahun-tahun, kata Bob Andika, Rabu (3/9/2025).

Ia juga menyoroti tenaga honorer yang statusnya menggantung hingga puluhan tahun, termasuk tenaga kesehatan yang tetap setia mengabdi tanpa kejelasan.