Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Bob Andika Mamana Sitepu, menyoroti serius persoalan ketidakselarasan data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antara pusat dan daerah.
Masalah ini dianggap mendesak karena menyangkut nasib ribuan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi namun belum juga mendapat kepastian status kepegawaian.
Ia menegaskan bahwa kesalahan data tersebut berdampak langsung pada para honorer di lapangan.
“Ketidakselarasan ini bukan sekadar administrasi. Ada banyak tenaga honorer yang sudah lulus seleksi, tetapi tak bisa diangkat karena data dari daerah dan pusat tidak nyambung. Mereka jadi korban, padahal sudah berjuang bertahun-tahun,” kata Bob Andika, Rabu (3/9/2025).
Ia juga menyoroti tenaga honorer yang statusnya menggantung hingga puluhan tahun, termasuk tenaga kesehatan yang tetap setia mengabdi tanpa kejelasan.
“Bayangkan ada tenaga medis yang sudah belasan tahun bekerja, tapi namanya tidak tercatat di BKN. Mereka jelas pantas mendapat kepastian, jangan sampai harapan mereka terus digantung,” tegas politisi asal Sumut itu.
Tak hanya soal data, Bob juga menilai alasan keterbatasan fiskal dari pemerintah daerah tidak bisa dijadikan dalih tanpa solusi.
Menurutnya, koordinasi pusat dan daerah harus lebih solid agar beban anggaran bisa dicarikan jalan keluar, bukan justru mengorbankan hak honorer.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi II DPR juga menekankan bahwa persoalan ini tidak boleh terus berlarut. Apalagi, pembahasan kali ini juga mencakup progres penetapan NIP CPNS dan PPPK tahun 2024, skema pengangkatan PPPK paruh waktu, hingga penyusunan RPP tentang Manajemen ASN.
Komisi II menegaskan, penyelesaian masalah database PPPK harus dipercepat bersamaan dengan penyusunan RPP Manajemen ASN. Harapannya, seluruh tenaga honorer mendapat keadilan, kepastian, dan perlakuan yang setara sesuai semangat reformasi birokrasi.
Saatnya pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. Jangan biarkan tenaga honorer yang sudah puluhan tahun berbakti tetap terjebak dalam ketidakpastian.
Mereka bukan sekadar angka di database, tetapi pahlawan yang selama ini menopang pelayanan publik. Masyarakat menanti aksi nyata, bukan janji.
