Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyoroti kebijakan pemerintah terkait pemotongan dana transfer pusat ke daerah.

Ia menilai langkah tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan pelayanan publik, terutama di wilayah dengan kemampuan fiskal rendah seperti Kalimantan Utara (Kaltara).

Karena khusus untuk di Kaltara, tidak ada satupun daerah dengan kategori fiskal kuat atau fiskal menengah. Semuanya fiskal lemah, kata Deddy Sitorus, pada Senin (20/10/2025).

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif itu menjelaskan, secara nasional hanya ada sedikit daerah yang memiliki kekuatan fiskal memadai.

Di seluruh Indonesia hanya ada empat kabupaten/kota yang memiliki status fiskal kuat. Sedangkan untuk provinsi hanya ada lima yang bagus yang dalam hal ini berimbang antara PAD dan transfer pusat ke daerah, jelasnya.