Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. H. Rokhmin Dahuri, memperingatkan masa depan Indonesia, termasuk keberhasilan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, sangat ditentukan oleh keseriusan bangsa ini dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Peringatan tersebut ia sampaikan dalam Webinar Nasional bertajuk “Ekolinguistik: Bahasa, Lingkungan, dan Kesadaran Ekologis dalam Wacana Publik” yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) Press bersama Kampung Inggris Purbalingga (KEEP), Sabtu (17/1/2026).
“Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah harus mengambil peran aktif dalam mengatasi krisis ini. Kita tidak bisa hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan keberlanjutan ekologi demi masa depan bangsa dan dunia,” tegasnya, dilansir dari askara.co.
Dalam paparannya, Prof. Rokhmin menegaskan dunia saat ini, termasuk Indonesia, tengah menghadapi *triple ecological crises* atau krisis ekologi rangkap tiga, yakni pencemaran lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global. Ia menyebut, berbagai data global menunjukkan bahwa krisis ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan bukan lagi ancaman masa depan.
Data World Resources Institute (WRI) mencatat, pada 2024 dunia kehilangan sekitar 6,7 juta hektare hutan primer akibat kebakaran hutan. Kondisi ini berdampak langsung pada berkurangnya kemampuan bumi menyerap karbon serta mengancam habitat satwa liar dan keseimbangan ekosistem.
Sementara itu, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pada 2025 melaporkan kenaikan suhu rata-rata bumi mencapai 1,47 derajat Celsius di atas era praindustri, yang memicu gelombang panas ekstrem, kekeringan, dan banjir di berbagai belahan dunia.
“Kondisi ini memicu gelombang panas ekstrem, kekeringan, dan banjir yang nyata mengancam nyawa. Di Indonesia, deforestasi hingga Oktober 2025 telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat kebakaran hutan primer,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan data dari *Living Planet Report 2024* yang menunjukkan bahwa populasi rata-rata satwa liar global telah menurun hingga 73 persen sejak 1970. Menurutnya, krisis keanekaragaman hayati tersebut bukan hanya masalah ekologis, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan manusia.
“Selain hilangnya ekosistem satwa, kerusakan alam juga berdampak pada ekonomi. Hilangnya lahan basah dunia akibat polusi dan alih fungsi lahan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi global hingga 39 triliun dolar AS pada pertengahan abad ini,” tambahnya.
Prof. Rokhmin juga mengaitkan krisis ekologi dengan dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik internasional, perang dagang global, disrupsi teknologi industri 4.0, hingga dampak lanjutan dari krisis lingkungan.
Menurutnya, kegagalan mengantisipasi dinamika tersebut akan berdampak serius bagi Indonesia, mulai dari penurunan investasi, melemahnya ekspor, hingga meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
Ia menegaskan bahwa Indonesia berada di persimpangan jalan antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Di satu sisi, pembangunan ekonomi masih dibutuhkan untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan stunting. Namun di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan justru memperparah pencemaran, deforestasi, overfishing, dan degradasi ekosistem.
“Situasi ini membuat Indonesia seakan harus menekan laju pemanfaatan SDA dan JASLING demi menjaga keberlanjutan ekosistem,” tegas Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO tersebut.
Menurut Prof. Rokhmin, solusi terbaik adalah pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, investasi teknologi ramah lingkungan, penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kolaborasi lintas sektor.
“Peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (> 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak NAKER), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara adil), ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable),” jelasnya.
Selain itu, Prof. Rokhmin menyoroti pentingnya pendekatan ekolinguistik dalam kebijakan publik. Menurutnya, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi instrumen strategis yang membentuk cara berpikir dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan.
“Bahasa kebijakan perlu dibuat dekat dengan pengalaman masyarakat, supaya isu lingkungan dapat menjadi isu yang mengakar di publik (grassroot),” tegasnya.
“Komunikasi pemerintah tentang lingkungan harus konsisten di semua level, dari pusat sampai daerah, agar tidak menimbulkan kebingungan makna,” sebutnya.
“Pemerintah perlu melibatkan bahasa lokal dan budaya setempat untuk membangun kesadaran ekologis yang sesuai dengan konteks masyarakat,” terangnya.
“Pentingnya ahli komunikasi dalam mendukung gagasan gagasan pemerintah di sektor lingkungan, termasuk menyampaikan isu yang sensitif,” tegasnya.
Menutup pemaparannya, Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa mengabaikan krisis ekologi akan membuat Visi Indonesia Emas 2045 sulit terwujud.
“Pembangunan ramah lingkungan adalah prasyarat menjadi negara maju. Pengendalian polusi yang ketat, konservasi, serta mitigasi pemanasan global harus menjadi agenda serius jika kita ingin mencapai kualitas lingkungan kategori baik hingga sangat baik di tahun 2045,” ujarnya.
“Indonesia, dengan kekayaan bahasa dan budaya, memiliki peluang besar untuk menjadikan ekolinguistik sebagai strategi kebijakan publik dalam menghadapi krisis ekologis global,” pungkas Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 tersebut.
