Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

Sikap tersebut disampaikannya menanggapi kembali menguatnya usulan pilkada tidak langsung, yang kini mendapat dukungan mayoritas partai politik di parlemen, sementara PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan.

Kalau melihat konstruksi di DPR kan, mayoritas kita lihat kan memang sudah menginginkan agar hak rakyat itu diambil. Diberikan kepada elite oligarki untuk memilih siapa yang jadi pemimpin di daerah. Baik kabupaten/kota maupun provinsi, kata Deddy usai menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi di Kantor DPP PDI Perjuangan, Selasa (6/1/2026).

Deddy menegaskan, pengembalian mekanisme pilkada melalui DPRD sama artinya dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Ia menilai, meski PDIP akan terus menyuarakan penolakan, perjuangan mempertahankan pilkada langsung tidak bisa dilakukan sendirian dan membutuhkan dukungan luas dari masyarakat.

Kalau hitung-hitungan jumlah. Tapi tergantung lagi kepada rakyat, rakyat bisa terima apa enggak? Karena pemilu ini tidak saja soal hak, tapi juga soal ekonomi, ucap Deddy.