Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk kemunduran demokrasi.
Sikap tersebut disampaikannya menanggapi kembali menguatnya usulan pilkada tidak langsung, yang kini mendapat dukungan mayoritas partai politik di parlemen, sementara PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan.
“Kalau melihat konstruksi di DPR kan, mayoritas kita lihat kan memang sudah menginginkan agar hak rakyat itu diambil. Diberikan kepada elite oligarki untuk memilih siapa yang jadi pemimpin di daerah. Baik kabupaten/kota maupun provinsi,” kata Deddy usai menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi di Kantor DPP PDI Perjuangan, Selasa (6/1/2026).
Deddy menegaskan, pengembalian mekanisme pilkada melalui DPRD sama artinya dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Ia menilai, meski PDIP akan terus menyuarakan penolakan, perjuangan mempertahankan pilkada langsung tidak bisa dilakukan sendirian dan membutuhkan dukungan luas dari masyarakat.
“Kalau hitung-hitungan jumlah. Tapi tergantung lagi kepada rakyat, rakyat bisa terima apa enggak? Karena pemilu ini tidak saja soal hak, tapi juga soal ekonomi,” ucap Deddy.
Menurutnya, alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar perubahan sistem pilkada tidak tepat. Deddy menilai, persoalan biaya tinggi dan praktik politik uang seharusnya diselesaikan dengan memperbaiki tata kelola pemilu, bukan dengan mencabut hak pilih langsung rakyat.
Ia juga menekankan bahwa pilkada langsung memiliki dampak ekonomi yang luas, karena menggerakkan berbagai sektor usaha di daerah, mulai dari pelaku UMKM hingga jasa pendukung kampanye.
“Sebut saja warung makan misalnya, setiap ada kampanye, transport, angkot, sablon, apa lagi? Banyak sekali yang kemudian terkait dengan ekosistem pemilu langsung ini. Jadi ya janganlah hak rakyat, hak politik, hak ekonomi dicabut secara bersamaan. Itu kan namanya tega banget,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, Aco Hatta Kainang, mengatakan pihaknya mendatangi DPP PDI Perjuangan karena menilai partai tersebut masih konsisten menjaga prinsip kedaulatan rakyat. Menurutnya, PDI Perjuangan memiliki posisi strategis untuk memimpin konsolidasi penolakan terhadap wacana pilkada melalui DPRD.
“Kami mengusulkan ke PDI Perjuangan Perjuangan untuk menjadi inisiator rembug nasional. Rembug nasional itu melibatkan semua elemen, mulai dari ormas, lembaga, NGO, kemudian kemahasiswaan, untuk kemudian melahirkan sebuah sikap bahwa kedaulatan rakyat ini jangan pakai perantara,” ungkapnya.
Aco menambahkan, aliansinya juga berencana mendorong langkah-langkah konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi, serta menggalang dukungan publik lewat berbagai forum diskusi nasional agar hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah tetap dipertahankan.
