Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dalih efisiensi anggaran sebagai pandangan yang keliru dan berpotensi merusak prinsip demokrasi.
Menurutnya, alasan efisiensi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk memangkas hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
"Ya kalau bicaranya adalah untuk efisiensi, enggak usah ada pemilihan (oleh) DPRD juga. Sekda saja atau ASN saja bikin jadi kepala daerah, enggak usah kita pilih. Jadi berdasarkan tim pansel saja, itu sama sekali enggak pakai duit," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus dalam talkshow di stasiun televisi swasta nasional, Kamis (1/1/2026).
Deddy juga menyoroti momentum munculnya usulan Pilkada oleh DPRD yang dinilainya sarat kepentingan politik. Ia menilai wacana tersebut baru dimunculkan setelah koalisi pemerintah memenangkan kontestasi politik nasional, sehingga menimbulkan kecurigaan publik.
"Usul disampaikan setelah koalisi pemerintah memenangkan pertarungan satu tahun. Saya yakin kalau ini diangkat sebelum Pilpres, sebelum pileg, bubar semua tuh," tegasnya.
Deddy meminta semua pihak bersikap jujur dalam melihat akar persoalan pemborosan anggaran dan praktik politik uang dalam Pilkada. Ia menegaskan bahwa dari sisi penyelenggaraan, Pilkada justru tidak akan menambah biaya signifikan apabila dilaksanakan secara serentak dengan pemilu lainnya.
"Kalau Pilkada disatukan dengan pemilu DPR, DPRD atau Pilpres, tidak ada biaya tambahan kecuali cetak surat suara," ujarnya.
Lebih lanjut, Deddy mengungkapkan bahwa mahalnya biaya politik pasangan calon dan maraknya politik uang merupakan tanggung jawab partai politik itu sendiri. Ia menyebut praktik mahar politik sebagai salah satu penyebab utama tingginya ongkos kontestasi.
"Saya punya pengalaman, satu kursi bisa sampai miliaran rupiah. Saya dengar bahkan bisa dua miliar. Itu partai politik yang bikin," ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila partai politik konsisten mengusung calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak, integritas, dan kapasitas yang baik, maka kebutuhan akan politik uang akan berkurang secara signifikan.
"Masalahnya partai sendiri memilih orang tanpa melihat rekam jejak. Akhirnya siapa yang punya uang, itu yang jalan,” kritiknya.
Deddy juga menegaskan bahwa praktik politik uang dan pemborosan anggaran tidak dapat dilepaskan dari peran penyelenggara pemilu, pengawas, serta lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, menyalahkan sistem tanpa melakukan pembenahan internal merupakan sikap yang tidak adil.
"Ini sama saja elu yang berbuat elu yang menyalahkan orang lain. Blaming the victim," pungkasnya.
