Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Eksekutif PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan mulai mendapatkan pendekatan dan lobi politik terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurutnya, lobi tersebut datang dari partai-partai politik yang sejak awal menyatakan dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD.
“Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah. Tapi kan memang belum ada jadwal resmi kapan dimulai pembahasan. Baru di lingkaran partai pendukung pemerintah, partai koalisi,” kata Deddy, Rabu (7/1/2025).
Ia menjelaskan, pembicaraan informal tersebut belum masuk ke tahap resmi di parlemen. Namun, dinamika politik di internal dan antarpartai sudah mulai terasa, terutama dari partai-partai koalisi pemerintah yang mendorong perubahan sistem Pilkada. Meski demikian, ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan terpengaruh oleh berbagai pendekatan tersebut.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan sikap partainya sudah sangat jelas dan bulat sejak awal, yakni menolak Pilkada melalui DPRD.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hak rakyat yang tidak boleh dirampas atau dialihkan kepada segelintir elite politik.
“Sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah. Bahwa itu adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD,” tegasnya.
Deddy mengakui, secara hitung-hitungan politik di parlemen, posisi PDI Perjuangan memang tidak mudah. Dengan jumlah kursi sekitar 16 persen di DPR RI, PDI Perjuangan berpotensi kalah secara suara apabila mayoritas partai koalisi pemerintah sepakat mendorong perubahan mekanisme Pilkada tersebut.
Ia menyebutkan sejumlah partai yang sejak awal telah menyuarakan atau memberi sinyal dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD, di antaranya Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra. Bahkan, belakangan ia juga mendengar bahwa Partai NasDem dan Partai Demokrat turut menunjukkan kecenderungan sikap yang sama.
Menurut Deddy, jika wacana tersebut disetujui, maka demokrasi di tingkat daerah justru akan mengalami kemunduran. Ia menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD hanya akan menguntungkan kelompok kecil atau oligarki politik di daerah, sekaligus menghilangkan hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.
Untuk itu, PDI Perjuangan menegaskan akan tetap konsisten menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Deddy menyatakan partainya kini menunggu sikap tegas dari kelompok masyarakat sipil untuk bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.
“Kita tetap tegas, teguh, agar Pilkada dipilih secara langsung, bukan diwakilkan pada oligarki DPRD. Nah, tentu di sini kita menunggu dukungan dari masyarakat sipil, bagaimana sikap mereka terhadap kehendak dari partai-partai pemerintah itu,” pungkasnya.
