​Surabaya, Gesuri.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyusun skema fiskal khusus bagi kendaraan listrik. Kebijakan ini dinilai krusial agar percepatan transisi menuju transportasi rendah emisi tetap sejalan dengan pembiayaan pemeliharaan infrastruktur jalan.

​Anggota DPRD Jatim, Agus Wicaksono, menegaskan bahwa perubahan teknologi transportasi tidak boleh menimbulkan ketidakseimbangan antara manfaat yang dirasakan pengguna dan beban biaya pemeliharaan jalan yang ditanggung pemerintah.

​Kendaraan listrik harus terus didukung sebagai upaya menekan emisi karbon. Namun, faktor bobot kendaraan, beban sumbu, dan intensitas penggunaan perlu menjadi dasar kebijakan fiskal karena sangat memengaruhi umur layanan jalan, ujar Agus di Surabaya, Senin (10/8).

Baca:Ini ResepGanjarPranowo Yang Selalu Fit dan Bugar

​Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, skema fiskal tersebut tidak harus berupa pungutan baru. Langkah ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan formula Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang disesuaikan dengan karakteristik kendaraan.