Pangkalpinang, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari fraksi PDI Perjuangan, Elvi Diana, menyampaikan catatan kritisnya terkait munculnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD dalam pembahasan RUU Kepemiluan Nasional.

Elvi menegaskan upaya mengonsolidasikan RUU Pemilu dan RUU Pilkada tidak boleh dijadikan pintu masuk untuk menggerus kedaulatan rakyat.

Menurutnya, rencana mengembalikan pemilihan melalui parlemen adalah bentuk nyata dari amputasi hak suara rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

Demokrasi Indonesia dibangun di atas prinsip bahwa mandat kepemimpinan harus lahir langsung dari rahim rakyat, sehingga jika hak pilih itu dicabut, maka Indonesia sedang melangkah mundur menuju era otoritarianisme yang memunggungi semangat kedaulatan rakyat, tegasnya, Jumat (23/1/2026).

​Elvi menyoroti bahwa narasi efisiensi biaya atau stabilitas politik yang kerap dijadikan pembenaran untuk Pilkada tidak langsung hanyalah alasan artifisial.