Jakarta, Gesuri.id Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan mengingatkan pembentuk undang-undang agar mengevaluasi penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam pembahasan RUU Pemilu.
Menurutnya, besaran ambang batas tidak boleh semata-mata diarahkan untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen, tetapi juga harus mempertimbangkan besarnya suara pemilih yang akhirnya tidak terwakili.
Erik menyampaikan hal tersebut dalam Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan.
Dia mengungkapkan, pengalaman sejumlah Pemilu menunjukkan bahwa kenaikan ambang batas parlemen beriringan dengan meningkatnya persentase suara yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.
Erik memaparkan, pada Pemilu 2009, ketika ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5 persen, terdapat sekitar 18,3 persen suara yang tidak terkonversi menjadi kursi.