Ikuti Kami

Hairul Anas: Keamanan Sistem KPU Harus Bisa Diaudit, AI Mampu Deteksi Celah Perangkat Lunak

Artificial intelligence (AI) sudah memiliki kemampuan untuk membantu mengidentifikasi celah keamanan dalam perangkat lunak

Hairul Anas: Keamanan Sistem KPU Harus Bisa Diaudit, AI Mampu Deteksi Celah Perangkat Lunak
Pakar teknologi informasi (IT) Institut Teknologi Bandung (ITB) Hairul Anas Suaidi - Foto: Syahrul/Gesuri.id

Jakarta, Gesuri.id – Pakar teknologi informasi (IT) Institut Teknologi Bandung (ITB) Hairul Anas Suaidi mendorong agar sistem teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat diaudit secara terbuka dan independen.

Menurutnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sudah memiliki kemampuan untuk membantu mengidentifikasi celah keamanan dalam perangkat lunak, baik dari sisi kode program maupun prosedur pengoperasiannya.

Karena itu, transparansi sistem teknologi KPU menjadi penting untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengintervensi proses penyelenggaraan Pemilu.

Hal tersebut disampaikan Hairul Anas dalam forum diskusi mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu.

Dia menjelaskan, AI dapat diperintahkan untuk bertindak sebagai auditor perangkat lunak. Sistem tersebut kemudian memeriksa kode program dan mengidentifikasi potensi kerentanan yang dapat membahayakan keamanan aplikasi.

Hairul Anas mencontohkan, dirinya pernah mengunggah kode perangkat lunak untuk diperiksa menggunakan AI yang telah diarahkan menjadi agen auditor keamanan.

Hasil pemeriksaan awal dapat diperoleh dalam waktu kurang dari satu menit.

"Kalau kita minta AI memeriksa, bolongnya di mana, secara prosedur maupun secara kode, itu bisa dilakukan," jelasnya.

Menurut Hairul Anas, kemampuan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengaudit perangkat lunak yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dia menilai, apabila KPU belum bersedia membuka kode sumber atau source code sistem yang digunakan kepada publik, masyarakat sipil dan kalangan akademisi tetap dapat mengembangkan sistem pengawasan independen.

Bahkan, kode program dapat diperiksa melalui mekanisme audit forensik dan pengujian keamanan untuk mengetahui kemungkinan adanya celah intervensi.

Namun, Hairul Anas mengingatkan bahwa hasil pemeriksaan AI tidak boleh langsung dianggap sebagai keputusan final.

Tetap diperlukan tenaga ahli yang memahami keamanan sistem informasi untuk memvalidasi temuan AI, memastikan ketepatan analisis, dan menentukan tindak lanjutnya.

Menurutnya, AI justru dapat mengurangi beban pekerjaan rutin para auditor manusia. Dari banyaknya proses pemeriksaan, manusia dapat lebih berkonsentrasi pada bagian-bagian yang membutuhkan penilaian dan keahlian khusus.

Dia juga menilai sertifikasi dan validasi terhadap agen AI yang digunakan menjadi persoalan penting. Sebab, keandalan teknologi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hairul Anas menegaskan, keamanan sistem Pemilu tidak cukup hanya mengandalkan klaim bahwa perangkat lunak telah bekerja dengan baik.

Harus tersedia mekanisme pemeriksaan independen agar masyarakat dapat memastikan sistem yang digunakan benar-benar aman dan tidak mudah dimanipulasi.

Quote