Ikuti Kami

Erik Kurniawan Dorong Penambahan Kursi DPR, 30 Kursi untuk Keterwakilan Nasional

Erik menjelaskan, pembahasan desain Pemilu tidak cukup hanya berkutat pada metode pemungutan dan penghitungan suara.

Erik Kurniawan Dorong Penambahan Kursi DPR, 30 Kursi untuk Keterwakilan Nasional
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan - Foto: Syahrul/Gesuri.id

Jakarta, Gesuri.id – Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan mengusulkan penambahan jumlah kursi DPR RI sekaligus membuka ruang bagi keterwakilan nasional dalam desain parlemen mendatang.

Menurutnya, gagasan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi parlemen dalam sistem Pemilu saat ini.

Usulan tersebut disampaikan Erik dalam Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).

Erik menjelaskan, pembahasan desain Pemilu tidak cukup hanya berkutat pada metode pemungutan dan penghitungan suara. Penataan jumlah anggota parlemen, daerah pemilihan, serta mekanisme konversi suara menjadi kursi juga perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Dia menilai, penambahan kursi DPR RI menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan, termasuk memberikan sebagian kursi untuk mekanisme keterwakilan nasional.

"Kalau bisa menambah kursi, itu tepat. Walaupun secara teori tipis, saya harus buka di sini karena teman-teman juga pasti akan paham," ujar Erik.

Dia memaparkan, salah satu persoalan dalam sistem Pemilu adalah adanya suara pemilih yang tidak memperoleh representasi langsung melalui kursi DPR.

Dalam paparannya, Erik mencontohkan perhitungan konversi suara menggunakan metode Sainte-Laguë. Menurut simulasi yang disampaikannya, terdapat sekitar 49,2 juta suara yang belum terkonversi menjadi kursi setelah proses pembagian kursi di daerah pemilihan.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena masih terdapat suara partai politik yang tidak terwakili akibat pemberlakuan ambang batas parlemen.

Erik menilai, desain keterwakilan nasional dapat menjadi salah satu alternatif untuk merespons persoalan tersebut, meskipun mekanismenya harus dirancang secara cermat agar tidak menghilangkan prinsip keterwakilan berbasis daerah.

Dia menawarkan salah satu skema, yakni jumlah kursi DPR RI ditambah dari 580 menjadi 610 kursi. Dalam simulasi tersebut, 580 kursi tetap dialokasikan untuk daerah pemilihan, sedangkan 30 kursi lainnya disediakan melalui mekanisme keterwakilan nasional.

Menurutnya, gagasan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan proporsionalitas keterwakilan, jumlah penduduk, dan distribusi suara pemilih.

Selain persoalan jumlah kursi, Erik juga menyoroti pentingnya mengevaluasi besaran ambang batas parlemen agar tidak terlalu banyak suara masyarakat yang kehilangan representasi.

Dia mengingatkan, desain sistem Pemilu harus mampu menjembatani kepentingan antara efektivitas pemerintahan dan keterwakilan politik masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan mengenai penambahan kursi DPR dan keterwakilan nasional tidak boleh dipisahkan dari evaluasi sistem Pemilu secara keseluruhan.

Erik berharap, pembahasan RUU Pemilu dapat menghasilkan desain parlemen yang lebih representatif, sekaligus memberikan ruang yang lebih adil bagi suara pemilih untuk dikonversi menjadi keterwakilan politik.

Quote