Ikuti Kami

Erik Kurniawan: Ambang Batas Parlemen Jangan Bikin 11 Persen Suara Pemilih Hangus

Besaran ambang batas tidak boleh semata-mata diarahkan untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen

Erik Kurniawan: Ambang Batas Parlemen Jangan Bikin 11 Persen Suara Pemilih Hangus
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan - Foto: Syahrul/Gesuri.id

Jakarta, Gesuri.id – Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan mengingatkan pembentuk undang-undang agar mengevaluasi penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam pembahasan RUU Pemilu.

Menurutnya, besaran ambang batas tidak boleh semata-mata diarahkan untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen, tetapi juga harus mempertimbangkan besarnya suara pemilih yang akhirnya tidak terwakili.

Erik menyampaikan hal tersebut dalam Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan.

Dia mengungkapkan, pengalaman sejumlah Pemilu menunjukkan bahwa kenaikan ambang batas parlemen beriringan dengan meningkatnya persentase suara yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.

Erik memaparkan, pada Pemilu 2009, ketika ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5 persen, terdapat sekitar 18,3 persen suara yang tidak terkonversi menjadi kursi.

Sementara pada Pemilu 2014, dengan ambang batas 3,5 persen, suara yang tidak terkonversi justru turun menjadi sekitar 2,38 persen.

Namun, pada Pemilu 2019, ketika ambang batas dinaikkan menjadi 4 persen, jumlah suara yang tidak terkonversi kembali meningkat menjadi sekitar 9,7 persen.

Angka tersebut kemudian meningkat lagi pada Pemilu 2024 hingga sekitar 11 persen.

"Yang utama adalah bagaimana kemudian kita mampu menekan suara terbuang akibat pemberlakuan ambang batas parlemen," ujar Erik.

Menurutnya, persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena suara yang tidak terkonversi merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang semestinya mendapatkan ruang dalam sistem keterwakilan politik.

Erik menawarkan sejumlah alternatif kebijakan untuk mengurangi suara yang terbuang tanpa harus mengorbankan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian.

Salah satunya adalah menerapkan ambang batas ganda, yakni ambang batas bagi partai politik secara nasional sekaligus persyaratan perolehan kursi di daerah pemilihan.

Alternatif lainnya adalah mengadopsi model seperti Jerman, dengan tetap memberlakukan ambang batas nasional, tetapi menyediakan mekanisme alternatif bagi partai politik yang tidak mencapai persentase suara tertentu.

Misalnya, partai politik tetap dapat memperoleh keterwakilan apabila berhasil memenuhi jumlah minimal kursi yang ditentukan.

Erik menilai, mekanisme alternatif semacam itu penting agar penyederhanaan partai politik tidak berujung pada hilangnya representasi jutaan suara pemilih.

Dia juga menyinggung gagasan pembagian kompetisi partai politik ke dalam beberapa tingkatan atau liga, sebagaimana pernah dibahas dalam kajian sistem kepartaian dan Pemilu.

Melalui pendekatan tersebut, partai politik dapat dikelompokkan berdasarkan jangkauan dan kekuatan keterwakilannya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dengan demikian, partai-partai yang memiliki basis dukungan kuat di daerah tetap mempunyai ruang untuk berkembang dalam sistem demokrasi.

Erik menegaskan, perdebatan mengenai besaran ambang batas parlemen tidak boleh berhenti pada pilihan angka 2 persen, 3 persen, 3,5 persen, atau 4 persen.

Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan desain ambang batas tidak menghasilkan terlalu banyak suara pemilih yang kehilangan representasi di parlemen.

"Ambang batas itu relatif. Yang utama adalah bagaimana kemudian kita mampu menekan suara terbuang," pungkasnya.

Quote