Ikuti Kami

Pencipta Robot Pemantau Situng Pemilu: AI Bisa Deteksi Pemilih Fiktif dan Data Pemilih Ganda

Teknologi AI memungkinkan proses pemeriksaan data pemilih dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan akurat

Pencipta Robot Pemantau Situng Pemilu: AI Bisa Deteksi Pemilih Fiktif dan Data Pemilih Ganda
Pakar teknologi informasi (IT) Institut Teknologi Bandung (ITB) Hairul Anas Suaidi - Foto: Syahrul/Gesuri.id

Jakarta, Gesuri.id – Pakar teknologi informasi (IT) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga pernah menciptakan robot pemantau Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Suara Pemilu Hairul Anas Suaidi menilai kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi data pemilih bermasalah, termasuk pemilih fiktif, data ganda, hingga ketidaksesuaian identitas dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Menurutnya, teknologi AI memungkinkan proses pemeriksaan data pemilih dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan akurat tanpa harus membuka seluruh informasi pribadi pemilih kepada publik.

Hairul Anas menjelaskan, AI dapat digunakan untuk mencocokkan berbagai elemen data kependudukan, mulai dari identitas, status keberadaan, hingga kesesuaian domisili pemilih.

"Tanpa membuka kerahasiaan data mereka, KPU tidak perlu menutup seluruh data. Dengan AI, yang melakukan pemeriksaan bukan manusia, tetapi sistem atau AI," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Hairul Anas dalam forum diskusi mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu.

Dia mencontohkan, AI dapat membantu memeriksa apakah seseorang benar-benar ada, masih hidup, memiliki identitas yang sesuai, serta memenuhi persyaratan sebagai pemilih di wilayah tertentu.

Dengan mekanisme tersebut, pemeriksaan data dapat dilakukan tanpa harus mengumumkan seluruh informasi sensitif masyarakat.

Hairul Anas mengungkapkan, persoalan data pemilih sebenarnya bukan masalah baru. Dalam Pemilu 2019, dia pernah menemukan sejumlah anomali dalam data yang tersedia melalui sistem informasi KPU.

Salah satu contoh yang dapat diperiksa adalah adanya kesamaan nama dalam jumlah tidak wajar pada satu TPS. Misalnya, terdapat 15 orang dengan nama yang sama dalam satu TPS sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap validitas identitasnya.

Menurutnya, pola-pola tidak wajar semacam itu dapat dikenali melalui kemampuan AI dalam mengolah dan membandingkan data dalam jumlah besar.

Tidak hanya validasi identitas, AI juga dapat membantu menghitung kebutuhan surat suara berdasarkan jumlah pemilih yang benar-benar memenuhi syarat di setiap TPS.

Dengan demikian, potensi kelebihan distribusi surat suara maupun ketidaksesuaian kebutuhan logistik dapat dideteksi lebih awal.

Hairul Anas menegaskan, pemanfaatan teknologi tersebut tidak berarti seluruh kewenangan penyelenggara Pemilu diserahkan kepada mesin. Hasil pemeriksaan AI tetap harus memiliki mekanisme validasi dan pengawasan manusia.

Dia berharap, pembahasan RUU Pemilu mulai mengakomodasi pemanfaatan teknologi AI untuk memperkuat integritas data pemilih sekaligus melindungi hak masyarakat dalam menggunakan suara.

Quote