Jakarta, Gesuri.id – Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan menilai desain sistem Pemilu Indonesia ke depan harus memberikan insentif politik bagi partai yang memilih berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.
Menurutnya, penguatan sistem presidensial tidak boleh hanya berorientasi pada pembentukan koalisi mayoritas di parlemen. Mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan atau checks and balances juga harus tetap dijaga.
Hal itu disampaikan Erik dalam Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta, Kamis (19/11).
Erik menjelaskan, salah satu persoalan dalam sistem politik Indonesia adalah kecenderungan terbentuknya dukungan mayoritas partai politik terhadap presiden setelah Pemilu berlangsung.
Situasi tersebut membuat partai-partai politik memiliki kecenderungan bergabung dengan pemerintahan. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah berpotensi melemah ketika sebagian besar kekuatan politik berada dalam barisan pendukung kekuasaan.
Dia mencontohkan, dalam Pemilu 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh sekitar 58 persen suara. Namun, partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukungnya hanya memperoleh sekitar 48 persen kursi parlemen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemilih terhadap presiden tidak otomatis menghasilkan dukungan mayoritas partai pendukung di DPR.
Namun, menurut Erik, persoalan yang lebih mendasar justru muncul setelah Pemilu, ketika partai-partai yang semula berada di luar koalisi pemerintah kemudian berbondong-bondong bergabung dengan kekuasaan.
"Yang harus dijaga adalah bagaimana peran seperti PDI Perjuangan yang mau jadi oposisi, itu kita kasih insentifnya supaya partai-partai lain juga mampu menjadi oposisi yang dipertimbangkan," ujar Erik.
Dia menilai, selama ini partai politik tidak memperoleh insentif elektoral maupun popularitas yang memadai ketika memilih menjadi oposisi.
Sebaliknya, terdapat kecenderungan bahwa bergabung dengan pemerintahan justru memberikan keuntungan politik yang lebih besar bagi partai.
Karena itu, Erik mengingatkan agar pembentuk undang-undang tidak terlalu berorientasi mengejar mayoritas dukungan parlemen melalui desain keserentakan Pemilu.
Menurutnya, efektivitas pemerintahan presidensial memang penting, tetapi tidak boleh menghilangkan fungsi DPR sebagai lembaga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
"Dalam sistem presidensial, kita harus menyeimbangkan keinginan untuk efektivitas pemerintahan dengan tetap menjaga mekanisme checks and balances," jelasnya.
Erik juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan selaras dengan kebutuhan daerah.
Dia berharap pembahasan RUU Pemilu dapat menghasilkan desain demokrasi yang tidak hanya memperkuat pemerintahan, tetapi juga menjamin keberadaan oposisi yang kuat sebagai bagian penting dari sistem demokrasi.

















































































