Jakarta, Gesuri.id – Pakar teknologi informasi (IT) Institut Teknologi Bandung (ITB) Hairul Anas Suaidi menawarkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membangun sistem pengawasan Pemilu yang terintegrasi.
Melalui teknologi tersebut, laporan dugaan pelanggaran Pemilu dapat diterima, diklasifikasikan, dianalisis, hingga diteruskan kepada pihak yang berwenang secara otomatis.
Hairul Anas menjelaskan, masyarakat maupun saksi Pemilu nantinya dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi percakapan atau chatbot, baik menggunakan tulisan, foto, maupun pesan suara.
Sistem AI kemudian mengidentifikasi jenis laporan dan menentukan pihak yang perlu menerima informasi tersebut.
"Orang melaporkan kecurangan Pemilu, misalkan dalam tahapan kampanye atau penghitungan. Ada yang punya bukti foto atau cerita saja dengan voice, itu langsung masuk ke sistem yang kita bangun," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Hairul Anas dalam forum diskusi mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu.
Dia menjelaskan, sistem pengawasan berbasis AI dapat dirancang dengan memasukkan seluruh regulasi Pemilu sebagai basis pengetahuan, mulai dari undang-undang, peraturan KPU, hingga peraturan penyelenggara lainnya.
Dengan demikian, ketika laporan masuk, AI dapat membantu mengidentifikasi jenis dugaan pelanggaran, ketentuan yang berkaitan, serta pihak yang perlu menindaklanjuti laporan tersebut.
Misalnya, apabila terdapat laporan mengenai keterlambatan distribusi logistik Pemilu di suatu wilayah, sistem dapat mengklasifikasikan laporan tersebut sebagai persoalan logistik dan meneruskannya kepada tim yang bertanggung jawab.
Begitu pula laporan dugaan pelanggaran kampanye atau persoalan penghitungan suara. Sistem dapat mengarahkan informasi kepada tim saksi, tim hukum, maupun pengawas Pemilu sesuai kebutuhan.
Hairul Anas menilai, teknologi tersebut juga dapat membantu memantau perkembangan tindak lanjut laporan sehingga pelapor dapat mengetahui apakah persoalan yang disampaikan sudah ditangani atau belum.
Selain sistem pelaporan, AI juga dapat dimanfaatkan untuk memeriksa keaslian dokumen hasil penghitungan suara.
Dia mencontohkan penggunaan teknologi computer vision untuk membaca formulir hasil penghitungan suara, termasuk mendeteksi kemungkinan perubahan angka dalam dokumen.
Teknologi tersebut dapat mengenali perbedaan karakter angka yang secara visual tampak mirip bagi manusia, tetapi sebenarnya berbeda.
"Komputer khusus tahu angka nol dan delapan itu pasti berbeda," jelasnya.
Menurutnya, teknologi pengenalan gambar juga dapat membantu membandingkan dokumen hasil penghitungan suara yang diunggah dengan dokumen yang tersimpan dalam arsip.
Apabila ditemukan perbedaan, sistem dapat memberikan peringatan sehingga saksi atau tim pengawas di lapangan segera melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti.
Hairul Anas menilai, pemanfaatan AI tidak harus menunggu penyelenggara Pemilu membangun seluruh sistem pengawasan secara mandiri. Organisasi masyarakat sipil maupun partai politik juga dapat mengembangkan aplikasi pengawasan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia.
Dia menegaskan, AI dapat menjadi semacam tenaga pendukung digital yang bekerja secara terus-menerus untuk membantu manusia menjalankan pengawasan Pemilu.
Dengan sistem yang terintegrasi, pengawasan tidak lagi hanya mengandalkan laporan manual dan pemeriksaan setelah persoalan terjadi, tetapi dapat bergerak lebih cepat berdasarkan deteksi dan informasi yang masuk secara langsung.
Hairul Anas berharap teknologi AI dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu.

















































































