Erik Kurniawan: Aturan Saja Tak Cukup, Lawan Keberpihakan Pj. Kepala Daerah Butuh Penegakan Hukum Tegas!

Erik juga mendorong partai politik untuk turut menggerakkan kadernya dalam mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang.
Jum'at, 20 November 2026 17:47 WIB Jurnalis - Ananda Okctaviani

Jakarta, Gesuri.id Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan, menekankan pentingnya penegakan hukum (law enforcement) serta peran aktif masyarakat sipil untuk mencegah praktik keberpihakan penjabat (Pj.) kepala daerah dalam kontestasi politik elektoral.

Secara normal pasti regulasi sudah mengatur itu dengan cukup baik ya. Di pemilu atau di Pilkada 2024 juga kan banyak sekali instrumen normal yang membatasi ruang gerak kepala daerah untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Tapi kan pada faktanya, kira-kira pada faktanya kan, kita mensinyalir atau menduga banyak sekali praktik-praktik yang mengarah pada keberpihakan kepala daerah yang dulu ya PJ itu ditunjuk oleh pemerintah pusat, ujar Erik, Erik saat diwawancarai Tim Gesuri.id di sela-sela acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).

Baca:Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur

Lebih lanjut, Erik menilai persoalan netralitas penjabat kepala daerah tidak cukup hanya diselesaikan dengan aturan normatif semata, melainkan membutuhkan ketegasan aparat penegak hukum serta keberanian publik untuk melapor.

Baca juga :