Jakarta, Gesuri.id – Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan, menyoroti ketimpangan pada Pemilu 2024 akibat pengerahan sumber daya negara secara masif serta penggelontoran bantuan sosial (bansos) yang dinilai mencederai demokrasi.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).
"Kalau kita lihat di Pemilu 2024, SPD mengeluarkan riset, judulnya itu Selamat Datang Otokrasi. Nah, buku itu memotret secara jelas bagaimana ketimpangan pada dua hal itu yang mencirikan tadi. Adanya mobilisasi yang sangat masif, sumber daya negara, atau state resource, gitu ya," kata Erik saat diwawancarai Tim Gesuri.id.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

"Baik dalam bentuk personil, aparatur sipil negara, atau aparatur yang lainnya. Dan yang kedua, penggelontoran besar-besaran bantuan keuangan negara, seperti bansos dan kawan-kawan. Nah, penggelontoran dua hal itulah yang kemudian menyebabkan dua variable penting dalam demokrasi itu tercederai," tambahnya.
Ia pun merinci dua variabel demokrasi yang terdampak oleh fenomena tersebut, yakni proses kandidasi dan ruang kompetisi antarpeserta pemilu.
"Pertama, terkait dengan kandidasi. Kandidasi yang kemudian diintervensi oleh putusan MK nomor 90. Nah itu yang kemudian mencederai variable kandidasi," jelas Erik.
"Dan yang kedua, mencederai variable kompetisi. Nah, variable kompetisi ini yang sangat nampak bahwa ada mobilisasi yang sangat masif, terutama di pilpres, gitu ya. Bantuan sosial, penggerakan aparatur sipil negara, dan lain sebagainya," lanjutnya.

Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Untuk mencegah terulangnya praktik serupa, Erik mengusulkan adanya pengaturan norma yang tegas mengenai tenggat waktu penetapan kebijakan bantuan sosial menjelang masa pemilihan umum.
"Nah, terkait dengan norma, mungkin ini yang perlu dilihat secara komprehensif, kira-kira. Karena pembatasan terhadap bantuan sosial itu juga kan hak masyarakat. Nah, cuma perlu diatur kapan dia harus ditetapkan," ujarnya.
"Dan menjelang periode pemilu, mungkin itu seperti di Hulkville. Enam bulan sebelum pemilu, tidak ada kebijakan baru terkait dengan bantuan sosial atau penggerakan aparatur sipil negara. Jadi kalau mau ngasih bantuan, jauh-jauh hari udah ditetapkan. Biar kira-kira agar mengurangi bias kepentingan siapa yang akan jadi kandidat nanti ke depannya," pungkas Erik.

















































































