Jakarta, Gesuri.id – Pakar teknologi informasi yang juga Founder Robot Biru dan Robot Situng, Hairul Anas Suaidi, mengusulkan agar setiap dokumen hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) diberi identitas dan ditandatangani secara digital melalui fasilitas resmi pemerintah.
"Secara teknis ya, sebetulnya setiap dokumen itu sekarang bisa diberi identitas dan ditandatangani secara digital. Dan fasilitas itu sudah jalan di Indonesia ini di bawah komdigi, itu bisa digunakan di halaman tanda tangan elektronik atau tte.komdigi.go.id. Jadi seharusnya dari setiap TPS itu begitu difoto, itu langsung dikonversi jadi pdf, nah itulah yang diunggah. Sekaligus ditandatangani secara digital, jadi si dokumen itu ada identitasnya dan itu tidak bisa diubah oleh siapapun," ujar Hairul, saat diwawancarai Tim Gesuri.id di sela-sela acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).
Menurut mantan Direktur IT Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud ini, penerapan tanda tangan digital dapat menjamin keaslian data sejak dikirim dari TPS hingga tiba di server pusat, sehingga potensi manipulasi di tengah jalan dapat terdeteksi secara otomatis.

Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi
"Kalau ada perubahan di jalan itu akan ketahuan, karena ketika di-upload itu, itu punya kode-kode hash, kode-kode pengaman, di mana selama di jalan itu nggak bisa dibajak orang lain, yang bisa dibukanya langsung di pusat, di server pusat. Jadi selama perjalanan ini itu sudah pasti barangnya otentik. Jadi teknologi itu sudah ada, Indonesia sudah punya, cuma masalahnya mau dipakai apa tidak," tegas Sekretaris Jenderal IA ITB (KLB Savoy) tersebut.
CEO PT Edumatic Internasional ini menambahkan, implementasi sistem tersebut mengharuskan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibekali sertifikat serta tanda tangan digital yang layanannya kini sudah tersedia dan tersertifikasi di Indonesia.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur

"Berarti KPPS harus dikasih sertifikat digital apa tanda tangan digital, kemudian dokumennya diberi sertifikat digital. Sekarang itu sudah ada beberapa penyedia pen-sertifikatan dokumen dan juga penyedia tanda tangan digital. Semua pejabat pembua dokumen di Indonesia punya tanda tangan digital," jelasnya.
Hairul menilai biaya pengadaan sertifikasi tersebut relatif terjangkau dan penyedianya pun telah mendapat pengesahan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sehingga penyelenggara pemilu tinggal memanfaatkannya.
"Nah itu memang bayar, tapi nggak mahal. Nah itu ada penyedianya yang sudah diakui oleh atau disahkan oleh Komdigi. Jadi pakai teknologi itu aja, nggak perlu kemana-mana, sudah ada," pungkasnya.

















































































