Jakarta, Gesuri.id – Pakar teknologi informasi sekaligus Direktur IT Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, Hairul Anas Suaidi, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka akses Application Programming Interface (API), menerapkan sistem multi-otorisasi pada server, serta mengadopsi protokol pemungutan suara elektronik (e-voting) untuk mencegah kecurangan dan politik uang dalam pemilihan umum.
Usulan tersebut disampaikan Hairul Anas saat diwawancarai Tim Gesuri.id di sela-sela acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).
"Jadi pada dasarnya semua orang kan bisa membuat data pembanding. Tapi gini, tadi untuk membayar sertifikat itu kan tidak murah juga. Jadi kalau setiap orang punya komunitas atau punya gerakan di suatu badan pemantau misalkan, ya di-upload aja. Nanti seharusnya pihak KPU itu memberikan A-P-I untuk saling ngecek. Jadi di mana yang berbeda akan muncul nanti halaman list atau rekap yang berbeda," ujar Sekjen IA ITB (KLB Savoy) tersebut.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Menurut CEO PT Edumatic Internasional ini, keterbukaan akses data tersebut akan memudahkan proses verifikasi silang antar-saksi di lapangan sekaligus mendeteksi jika ada dokumen yang telah dimanipulasi sebelum disertifikasi secara digital.
"Nah nanti dibandingkan mungkin dari saksi sana seperti apa, saksi sini seperti apa. Karena bisa jadi saksi itu meng-upload yang palsu kan. Jadi dibandingkan nanti kalau misalkan satu lawan satu, maka nanti ada pemeriksa, mana yang benar. Yang punya sertifikat digital lebih dipercaya. Tapi kalau misalkan banyak saksi lain ada 100 orang menyatakan berbeda, berarti yang di-certifikat digitalkan itu sudah salah. Jadi bukan sertifikatnya yang salah, tapi dokumen yang di-sertifikatkan itulah yang sudah dirubah duluan baru di-sertifikatkan," jelasnya.
Founder Robot Biru dan Robot Situng itu menekankan bahwa kunci pengawasan publik terletak pada kesediaan KPU membuka akses API serta menyertakan kode hash agar setiap perubahan data dapat terdeteksi secara transparan oleh seluruh pihak, termasuk dalam hal pengamanan akses server.
"Nah itu yang menjadi nanti bisa dikoreksi oleh masyarakat luas. Jadi pada dasarnya teknologi untuk pembanding tadi pada dasarnya bisa kalau KPU sendiri membuka diri. Kuncinya di KPU yaitu membuka A-P-I untuk bisa ngecek. Dan ada data hashnya, jadi kalau data itu diubah itu semua orang tahu, semua pihak tahu. Termasuk password untuk server ya," tegasnya.
Ia menganalogikan sistem keamanan server tersebut dengan pembagian kata sandi (password) kepada berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga tidak ada satu institusi pun—termasuk penyelenggara pemilu—yang dapat mengubah sistem atau kode pemrograman secara sepihak.
"Misalkan gini saya punya laptop, saya tidak percaya kalau saya kasih ke mbak sendiri atau mas sendiri. Harus ada dua-duanya. Nah passwordnya tinggal dibikin misalkan 12 karakter. 6 mbak yang pegang, 6 nya mas ini. Jadi nanti kalau mau buka harus ada dua-duanya, harus setuju. Nah sama kita bikin sistem Pemilu ini, semua pihak yang berkepentingan itu punya semacam hak untuk memasukkan kode. Ketika satu pihak saja tidak setuju itu tidak bisa diubah. Nah itu sistem di IT sudah seperti itu sekarang," paparnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme persetujuan bersama tersebut berlaku untuk segala bentuk pembaruan sistem maupun perubahan baris kode (patching), yang secara digital dapat berjalan otomatis apabila seluruh pemangku kepentingan memberikan persetujuan.
"Nah jadi sertifikat digital itu bisa saling verifikasi ketika mau ada perubahan file, perubahan sistem. Itu tidak bisa oleh salah satu pihak termasuk KPU sendiri. Harus sepengetahuan bawaslu, seluruh peserta Pemilu, saya mau patching atau mau ganti kode yang ini. Karena perlu dipercepat misalkan atau prosesnya perlu lebih cepat. Misalkan kode itu tadinya 10 baris mau jadi 5 baris tapi hasilnya sama. Ijin dulu semuanya. Nah tapi itu kan secara manualnya kayak minta ijin. Tapi nanti secara digitalnya itu sudah otomatis juga. Yang penting misalkan oh ini ada perubahan ini, sudah ngelist nih yang mau diubahin ini nih. Nah nanti kan diperiksa sama masing-masing pihak. Oh ini saya setuju. Ada satu orang saja yang tidak setuju tidak jalan. paham ya?" urainya.
Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi
Lebih lanjut, Hairul Anas menilai alasan tingginya biaya digitalisasi pemilu tidak berdasar. Ia justru mencontohkan bahwa teknologi i-voting modern telah memiliki protokol khusus yang mampu mematahkan praktik jual beli suara (money politics) maupun intimidasi terhadap pemilih.
"Nah jadi teknologi sudah ada semua. Jadi bohong kalau misalkan itu mahal. Untuk sekedar Pemilu yang menjadikan nasib kita ke sana yang sampai jual beli suara ini seharusnya bisa didigitalisasi supaya tidak terjadi jual beli suara. Supaya suara rakyat benar-benar. Nah sistem itu sudah dibikin oleh seorang sedulunya sudah banyak. Misalkan gini, saya mau pilih seseorang. Saya akan dibayar kalau pilih dia. Nah misalkan dia pakai teknologi I-voting dari rumah atau dari handphone. Kan dia bisa dibawah ancaman benar nggak? Kamu pilih ini, ada yang dipaksa orang tuanya, ada yang dipaksa suaminya, ada yang dipaksa temennya, ada yang dipaksa preman. Nah nggak apa-apa pada saat diawasin dia bisa milih. Biarin, udah itu aman. Habis orangnya pergi bisa milih lagi. Nah itu kan protokol yang bagus," ungkapnya.
Melalui protokol yang hanya merekam pilihan terakhir dari pemilih tersebut, integritas dan kebebasan nurani masyarakat tetap terjaga meskipun mereka sempat berada di bawah tekanan atau menerima imbalan uang.
"Jadi yang dibaca yang terakhir. Jadi aman walaupun, oke saya jual nih. Saya dibayar 1 juta, saya milih Anda ya. Orangnya pulang saya milih yang lain lagi. Jadi Nurani bisa dipertahankan. Mau dipaksa mau apa nggak bisa. Dengan teknologi dan transparansi itu sudah dibikin logikanya, teknologinya, sudah ada semua. Tinggal KPU ini mau dengar apa tidak. Nah ketika masih terjadi begini-gini berarti kan ada pesanan. Jadi kalau mau bagus justru ini dibuka, maka orang akan makin percaya. Dan kita tidak akan nuduh yang aneh-aneh kepada KPU. Kalau sekarang nggak usah kita nuduh-nuduh, data bicara," pungkasnya.

















































































