Ikuti Kami

Erik Kurniawan: Bawaslu Perlu Diperkuat dalam Menangani Kasus Intimidasi Pemilu

Menurutnya, penguatan tersebut dapat dilakukan melalui strategi implementasi hukum tanpa harus mengubah norma secara signifikan.

Erik Kurniawan: Bawaslu Perlu Diperkuat dalam Menangani Kasus Intimidasi Pemilu
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan.

Jakarta, Gesuri.id – Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan, menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu diperkuat dalam menangani kasus perundungan dan intimidasi selama penyelenggaraan pemilu.

Menurutnya, penguatan tersebut dapat dilakukan melalui strategi implementasi hukum tanpa harus mengubah norma secara signifikan.

Hal itu disampaikan Erik saat diwawancarai Tim Gesuri.id dalam acara Kelompok Diskusi Terarah (FGD) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).

Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar

"Nah, ini lagi-lagi bicara soal bagaimana implementasi hukum itu dilakukan. Nah, saya kira itu akan bisa dipilah antara institusinya, ada di Bawaslu ya, dia bisa memilah mana derajat kasus yang kemudian punya tendensi besar terhadap perundungan, tendensi besar terhadap adanya intimidasi, itu diambil sebagai temuan Bawaslu. Karena Bawaslu kan institusi negara, tentu dia punya proteksi yang lebih kuat," ujar Erik.

Ia menjelaskan, terdapat perbedaan antara penanganan kasus yang berasal dari temuan Bawaslu dan laporan masyarakat. Menurutnya, kasus dengan tingkat intimidasi tinggi sebaiknya ditangani sebagai temuan Bawaslu agar proses penanganannya dapat dilakukan secara lebih optimal.

"Kalau temuan kan jadi kayak kerjanya Bawaslu, tapi kalau membiarkan itu jadi laporan, maka butuh siapa warga negara yang melaporkan itu, kira-kira kayak itu. Nah, laporan yang diterima oleh Bawaslu itu dijadikan petunjuk awal, yang kemudian ditelusuri lebih dalam oleh Bawaslu, kira-kira penelusuran, dan jadikan temuan Bawaslu. Kalau dia derajat tadi, derajat kira-kira intimidasinya tinggi, dia ambil jadi temuan Bawaslu," jelasnya.

Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

Sementara itu, kasus dengan tingkat intimidasi yang lebih rendah dapat diproses melalui mekanisme laporan masyarakat. Erik menilai, pemilahan tersebut merupakan bagian dari strategi implementasi hukum yang dapat diterapkan tanpa perlu melakukan perubahan besar terhadap norma dalam RUU Pemilu.

"Kalau dia laporan-laporan yang kira-kira derajat untuk intimidasinya rendah, bisa jadi laporan. Nah, saya kira ini strategi implementasi aja yang perlu diatur, tidak perlu perubahan norma yang sangat signifikan. Betul, Bawaslu yang perlu diperkuat," pungkasnya.

Quote