Jakarta, Gesuri.id – Pakar teknologi informasi yang juga Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) KLB Savoy, Hairul Anas Suaidi, mengusulkan penerapan sistem perangkat lunak berbasis sumber terbuka (open source) serta teknologi blockchain untuk menjamin keamanan penyelenggaraan pemilihan umum.
Usulan tersebut disampaikan saat ia hadir sebagai narasumber dalam acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).
"Jadi pada dasarnya pemilu itu kan punya prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Jadi asas langsung itu harus difasilitasi oleh sistem. Umum semua orang boleh dapat, semua yang berhak boleh memilih. Semua orang diundang untuk memilih. Bebas, dia bebas memilih apa aja, nggak harus dipaksa memilih, juga tidak harus memaksa pilihannya tertentu," kata Hairul Anas Suaidi saat diwawancarai Tim Gesuri.id di sela-sela acara diskusi tersebut.
Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

CEO PT Edumatic Internasional yang juga pernah menjabat sebagai Direktur IT Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud ini menjelaskan bahwa seluruh asas pemilu tersebut dapat diterjemahkan ke dalam sistem digital, asalkan perangkat lunak yang digunakan bersifat transparan dan dapat diuji oleh publik maupun penyelenggara.
"Rahasia, tidak boleh ada orang tahu. Ya kalau dia ngasih tahu salah sendiri. Jujur, adil. Nah ini semua sebenarnya bisa diwakili oleh atau disistemkan oleh software yang bisa dibangun oleh KPU sendiri boleh, oleh vendor pihak ketiga boleh, tapi yang terpenting bisa diaudit. Jadi bisa diaudit itu maksudnya software ini tidak mengandung celah kecurangan. Baik yang ditanam oleh developernya atau pembuatnya maupun pihak lain yang mengganggu," ujarnya.
Founder Robot Biru dan Robot Situng tersebut menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk memeriksa kesiapan serta keamanan sistem sebelum digunakan pada hari pemungutan suara.
"Nah sistem itu bisa disepakati bersama dulu KPU, bawaslu, peserta pemilu, pihak kontestan, kemudian masyarakat umum seperti pemantau pemilu, KIPP, masyarakat, akademisi, dan lain-lain itu termasuk saksi-saksi. Itu bisa mengecek dulu softwarenya ini memenuhi syarat atau tidak. Maksudnya bisa diganggu atau tidak," tutur Anas.
Ia menilai penggunaan perangkat lunak berbasis open source jauh lebih efektif dan hemat biaya ketimbang membuat sistem tertutup dari awal, sebab tingkat keamanannya telah teruji secara luas.
"Nah tadi paparan saya disampaikan sistem itu supaya tidak diganggu itu diperiksa dulu. Ada celahnya nggak? Nah makanya open source tuh. Sekarang Microsoft aja ngasih gratis. Ngapain beli susah-susah? Itu sudah teruji. Istilahnya mau copy paste itu aja itu sudah aman sebenarnya. Tinggal diimplementasikan, nah servernya dimana? Itulah kita awasi sama-sama," jelasnya.
Terkait infrastruktur penyimpanan data, Anas menyarankan agar lokasi peladen (server) tidak terpusat di satu tempat, melainkan memanfaatkan komputasi awan (cloud) yang dapat dipantau secara waktu nyata (real time) oleh para pemangku kepentingan.
"Sebenarnya tidak harus di kantor KPU, justru harus dirahasiakan. Di cloud, jasa cloud entah dimana tapi itu bisa diperiksa secara berkala atau secara real time bahkan oleh pihak-pihak yang pemangku kepentingan. Jadi ketika server diganggu ada backupnya," katanya.

Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi
Menurutnya, mekanisme pemulihan data otomatis melalui jaringan terdesentralisasi seperti pada teknologi blockchain akan membuat upaya manipulasi data pemilu menjadi mustahil dilakukan.
"Nah itu sistemnya blockchain namanya kalau sekarang namanya blockchain. Satu rusak, ada 99 yang lain tidak rusak maka yang satu ini segera pulih menjadi sama. Itu namanya blockchain. Jadi tersebar, data itu tersebar. Tidak hanya di satu sistem tapi ada banyak bahkan bisa ribuan. Jadi misalkan saya punya laptop 4 gitu ya. Ini kalau tidak 4-4 nya langsung yang rusak, yang diganggu itu masih bisa pulih. Misalkan yang A diganggu. BCD belum. Nah nanti itu langsung jadi sama lagi. Jadi kalau mau mengganggu langsung seribu titik misalkan itu tidak bisa. Siapa yang seribu titik ini? Ya pemantau pemilu, ya bawas, ya KPU sendiri bikin banyak server," paparnya.
Anas menegaskan bahwa penerapan teknologi blockchain saat ini sudah sangat terjangkau dan telah terbukti keandalannya dalam mengamankan transaksi keuangan global.
"Nah itu sistem blockchain itu sudah murah. Jadi kalau belum menerapkan itu ya salah sendiri. Sebenarnya itu bukan investasi yang besar. Dan itu sekarang sudah jalan tuh sistem keuangan bitcoin, segala macam itu blockchain sistemnya," pungkasnya.

















































































