Jakarta, Gesuri.id – Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan, menekankan pentingnya penegakan hukum (law enforcement) serta peran aktif masyarakat sipil untuk mencegah praktik keberpihakan penjabat (Pj.) kepala daerah dalam kontestasi politik elektoral.
"Secara normal pasti regulasi sudah mengatur itu dengan cukup baik ya. Di pemilu atau di Pilkada 2024 juga kan banyak sekali instrumen normal yang membatasi ruang gerak kepala daerah untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Tapi kan pada faktanya, kira-kira pada faktanya kan, kita mensinyalir atau menduga banyak sekali praktik-praktik yang mengarah pada keberpihakan kepala daerah yang dulu ya PJ itu ditunjuk oleh pemerintah pusat," ujar Erik, Erik saat diwawancarai Tim Gesuri.id di sela-sela acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).

Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Lebih lanjut, Erik menilai persoalan netralitas penjabat kepala daerah tidak cukup hanya diselesaikan dengan aturan normatif semata, melainkan membutuhkan ketegasan aparat penegak hukum serta keberanian publik untuk melapor.
"Nah saya kira ini bukan persoalan normal, ini soal law enforcement, penegakan hukum yang itu nanti akan melibatkan kepolisian, kejaksaan, kira-kira. Serta yang paling penting peran aktif masyarakat sipil untuk berani melaporkan itu. Nah yang paling penting adalah bagaimana kemudian implementasi dari norma-norma itu bisa meng-encourage atau memperkuat peran serta masyarakat sipil untuk berani lapor," katanya.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar

Selain peran masyarakat sipil, Erik juga mendorong partai politik untuk turut menggerakkan kadernya dalam mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang maupun sumber daya oleh penjabat kepala daerah selama tahapan pemilu atau pilkada berlangsung.
"Dan itu perannya mungkin ada di bawah seluruh. Dan itu mungkin perannya ada di teman-teman partai politik untuk kemudian memobilisir, kira-kira menggerakkan kader-kader untuk semakin kritis terhadap potensi-potensi keberpihakan atau penyelahgunaan kewenangan dan sumber daya PJ-PJ untuk mendukung salah satu pasangan calon," pungkasnya.

















































































