​Jakarta, Gesuri.id Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak boleh menambah beban finansial masyarakat.

Perlindungan ekstra harus diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pelaku UMKM, hingga pelaku usaha ultra mikro.

​Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gani Suwondo Lie, menyatakan bahwa revisi regulasi ini harus diletakkan dalam bingkai keberpihakan sosial, mengingat situasi ekonomi saat ini masih penuh tantangan.

Baca:Mengenal SosokGanjarPranowo. Keluarga, Tempat Bersandar

​Perubahan Perda harus menjadi instrumen perlindungan ekonomi dan sosial di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, ujar Gani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/7/2026).