Seruyan, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Seruyan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk memprioritaskan alokasi APBD pada pembangunan infrastruktur jalan.
Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II dan Dapil III dinilai harus menjadi fokus utama karena kondisi jalannya yang masih memprihatinkan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Seruyan, Subani, menegaskan bahwa akses jalan menuju wilayah hulu merupakan persoalan krusial yang harus segera dituntaskan. Efisiensi anggaran daerah wajib diarahkan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
“Melihat kondisi saudara-saudara kita di Dapil III yang beberapa kali viral dan menjadi sorotan karena akses jalannya memprihatinkan, sudah seharusnya APBD diprioritaskan ke sana,” ujar Subani kepada Radar Sampit, Senin (13/7).
Subani menilai, anggaran perbaikan jalan di kawasan hulu selama ini masih sangat terbatas. Padahal, infrastruktur jalan merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Seruyan, yang memiliki luas wilayah sekitar 15.000\text{ km}^2 dengan bentangan dari hilir ke hulu mencapai lebih dari 1.200\text{ km}.
Ia pun meminta pemerintah daerah lebih selektif dan berani memangkas belanja daerah yang tingkat urgensinya rendah. Subani secara terbuka mengkritik beberapa proyek fisik yang dinilai belum mendesak.
"Kalau jalan belum memadai, sebaiknya anggaran difokuskan ke sana dulu. Pembangunan fasilitas seperti halte, misalnya, itu belum mendesak karena belum didukung sistem angkutan umum. Begitu juga pembangunan pagar kuburan atau proyek semenisasi yang hanya melayani sedikit kepala keluarga, itu perlu dievaluasi," cecar Subani.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Menurut Subani, sejumlah ruas jalan di wilayah hulu sebenarnya hanya membutuhkan penyambungan pada beberapa titik yang terputus. Jika anggaran daerah belum mampu membiayai pengaspalan secara menyeluruh, opsi semenisasi bisa menjadi solusi darurat yang layak.
“Kami berharap ke depan APBD benar-benar fokus untuk jalan. Jangan sampai pada 2026 ini masih ada lagi jalan rusak yang viral. Masyarakat di hulu juga berhak menikmati hasil pembangunan yang sama,” tambahnya.
Melalui penyusunan APBD mendatang, Fraksi PDI Perjuangan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat melahirkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan, khususnya bagi masyarakat pedalaman yang selama ini terisolasi akibat keterbatasan infrastruktur.
