Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, menegaskan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Pilkada langsung tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi melalui DPRD. Menurutnya, persoalan seperti tingginya biaya politik dan praktik politik uang harus diselesaikan melalui penguatan regulasi dan sistem pengawasan.

Memang pilkada langsung ada kelemahan. Kelemahan ini harus kita perbaiki. Perkuat regulasinya, perkuat pengawasan agar pemilu yang kita harapkan jujur dan adil serta bersih bisa terjadi, ujar Giri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (6/7/2026).

Menurut Giri, salah satu alasan yang kerap dikemukakan pihak-pihak yang menginginkan Pilkada kembali dipilih melalui DPRD adalah tingginya biaya penyelenggaraan pemilu. Namun, ia menilai persoalan tersebut dapat ditekan apabila sistem pengawasan diperkuat dan dijalankan secara efektif.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat agar praktik politik uang yang selama ini menjadi persoalan dalam setiap pemilihan dapat ditekan.

Politik uang bisa dihindari. Dihindari oleh apa? Pencerdasan sama regulasi yang mengatur dengan tegas agar tidak terjadi money politic, katanya.