Medan, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim SE, Rabu (14/1/2026), melontarkan kritik tajam terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, gagasan tersebut bukan sekadar persoalan teknis elektoral, melainkan menyentuh jantung demokrasi itu sendiri, yakni kedaulatan rakyat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan.

Hasyim menegaskan Pilkada langsung merupakan perwujudan nyata amanat reformasi dan prinsip demokrasi konstitusional. Demokrasi, kata dia, tidak boleh direduksi menjadi sekadar kesepakatan di antara elite politik, sebab kekuasaan hanya sah dan bermakna apabila lahir dari pilihan langsung rakyat.

Ia menilai, pengalihan hak memilih kepala daerah dari rakyat kepada DPRD merupakan langkah mundur dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Wacana tersebut berpotensi menghidupkan kembali praktik demokrasi elitis yang tertutup, menjauhkan rakyat dari pusat pengambilan keputusan, serta membuka ruang lebar bagi politik transaksional.

Pertanyaan yang harus dijawab secara jujur adalah: apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu benar-benar merupakan kehendak rakyat, atau justru sekadar kepentingan segelintir elite yang ingin memusatkan kembali kekuasaan di ruang-ruang politik tertutup? ujar Hasyim dengan nada tegas.

Menurutnya, kepala daerah yang kuat dan berwibawa adalah pemimpin yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Mandat tersebut melahirkan legitimasi, akuntabilitas, serta tanggung jawab moral untuk berpihak dan mengabdi, bukan sekadar mengelola kompromi kekuasaan.