Jakarta, Gesuri.id -Aktivis demokrasi sekaligus pengamat politik, Engelbert Johanes Rohi atau yang akrab disapa Jojo Rohi, menyoroti pentingnya kesesuaian antara besarnya anggaran penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan.
Menurut Jojo Rohi, anggaran pemilu yang dialokasikan negara tidak boleh hanya dilihat dari sisi besarnya biaya penyelenggaraan. Lebih dari itu, penggunaan anggaran tersebut harus mampu memberikan makna dan kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi di Indonesia.
Jadi persoalan anggaran pemilu kan sebenarnya itu sudah diatur, disepakati juga dengan Menteri Keuangan sebenarnya berapa anggaran pemilu dan total anggaran pemilu itu kemudian berapa untuk KPU, berapa untuk Bawaslu, berapa untuk DKPT, itu kan sudah-sudah diatur oleh Menteri Keuangan, ujar Jojo Rohi.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai tim Gesuri.id seusai acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).