Ikuti Kami

BSPN PDI Perjuangan Sebut Bawaslu "Mati Kutu" di Pemilu 2024 dan Sengaja Dilemahkan di Gakkumdu

Ia juga menyoroti pelemahan struktural Bawaslu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.

BSPN PDI Perjuangan Sebut Bawaslu
Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPP PDI Perjuangan, Candra Irawan.

Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPP PDI Perjuangan, Candra Irawan, menyoroti ketimpangan kewenangan serta kelemahan struktural Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran pada pemilihan umum (pemilu) nasional maupun di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Jadi kita punya lembaga pengawas, jadi sistem penyelenggara pemilu di Indonesia itu mungkin yang paling unik di dunia. Ada penyelenggara yaitu KPU, orang nggak percaya KPU kemudian dibuatkanlah Bawaslu, orang nggak percaya Bawaslu dan KPU dibuatkanlah DKPP. DKPP itu adalah kehormatan penyelenggara pemilu," kata Candra saat diwawancarai oleh Tim Gesuri.id di sela-sela acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).

Candra menilai, meski Bawaslu terus mengalami penguatan kewenangan dari waktu ke waktu hingga mampu mendiskualifikasi pasangan calon secara administratif pada pilkada, kinerja lembaga tersebut justru dinilai tidak bertaji saat menghadapi Pemilu 2024.

Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

"Nah, bicara tentang Bawaslu, sebetulnya kita dari tahun pemilu ke pemilu, itu Bawaslu mengalami penguatan wewenang gitu ya. Bahkan secara administratif Bawaslu bisa mendiskualifikasi pasangan calon. Itu di pilkada," ujarnya.

"Bawaslu sangat hebat di pilkada. Tetapi di pemilu, mati kutu dia ya. Nggak tahu kenapa di pilkada 2020 itu Bawaslu sangat hebat gitu ya. Tapi ketika menghadapi pemilu 2024 dengan kewenangannya yang sama, itu nggak digunakan kewenangannya itu. Berarti ada apa gitu ya? Ada apa? Nah artinya, oke itu satu hal," tambah Candra.

Selain persoalan penggunaan kewenangan, ia juga menyoroti pelemahan struktural Bawaslu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Menurutnya, keterikatan Bawaslu dengan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu kerap membuat laporan pelanggaran kandas.

"Kedua memang Bawaslu secara struktural sengaja dilemahkan, karena memang ada aturan ketika penanganan pelanggaran pidana itu, itu tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu sendiri," jelas Candra.

Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur

"Bawaslu harus melakukan itu bersama dengan unsur-unsur penegak hukum yang lain, seperti kepolisian dan kejaksaan melalui sentra Gakkumdu yang tadi disebutkan. Nah di dalam sentra Gakkumdu itu, Bawaslu tidak bisa sendirian. Nah ketika Bawaslu menyampaikan bahwa ini adalah tindak pidana, seringkali unsur-unsur yang lain yang ada di Gakkumdu itu yang saling menegasikan," sambungnya.

Ia pun mengungkapkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan di dalam Sentra Gakkumdu kerap merugikan posisi Bawaslu meskipun unsur pelanggaran pidana telah terpenuhi.

"Ada semacam voting yang terjadi sehingga Bawaslu kalah, sehingga laporan yang seharusnya itu memenuhi unsur, tapi oleh kedua lembaga hukum yang lain itu tidak dilaksanakan. Itu salah satu kelemahan dari struktur hukum penegak hukum di pemilu kita," pungkas Candra.

Quote