Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta kejelasan pola komunikasi pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Hal itu terkait dengan banyaknya kasus tumpang tindih dan kepastian hukum kepemilikan tanah.

Junimart mencontohkan, ada kasus tanah rakyat di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara yang tiba-tiba diklaim menjadi tanah hutan, padahal tanah tersebut sudah bersertifikat lebih 20 tahun.

Baca:Puan Pastikan Megawati Telah Kantongi Nama Capres!