​Jakarta, Gesuri.id Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk lebih serius memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan keagamaan. Sorotan tajam tertuju pada besarnya ketimpangan alokasi bantuan dan lambatnya pencairan insentif bagi para guru serta peserta didik di bawah naungan Kemenag.

​Dukungan anggaran yang kuat dinilai sangat mendesak demi memenuhi hak pendidikan secara adil, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga kesejahteraan guru.

​Kritik tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama yang membahas dana bantuan pendidikan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).

Baca:Kisah UnikGanjarPranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

​Selly menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak, termasuk pendidikan keagamaan bagi seluruh pemeluk agama di Indonesia.