Jakarta, Gesuri.id – Persoalan bantuan pendidikan Islam yang belum merata kembali memicu debat hangat dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama di Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Madura, Hj. Ansari, secara tegas membongkar akar masalah yang membuat banyak madrasah swasta di daerah kerap gigit jari.
Menurut Ansari, tersendatnya bantuan untuk lembaga, guru, maupun siswa madrasah swasta bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran. Masalah mendasarnya justru terletak pada karut-marut tata kelola data di sistem Education Management Information System (EMIS).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Banyak yang tidak mendapatkan bantuan, bukan karena tidak ada anggaran, tapi karena tidak masuk dalam sistem," ujar Ansari di hadapan forum.
Berdasarkan temuan Ansari saat turun langsung ke lapangan, sejumlah madrasah gagal menerima haknya hanya karena belum terdaftar atau tidak mengelola data EMIS. Padahal, platform digital tersebut merupakan pintu masuk tunggal untuk mengakses seluruh program bantuan pemerintah.
"Selama tidak mengurus EMIS, sampai kapan pun mereka tidak akan dapat bantuan," tegas legislator asal Madura tersebut.
Ansari menilai kondisi ini mencerminkan adanya celah serius pada aspek sosialisasi. Terjadi kesenjangan pemahaman yang lebar antara pengelola madrasah di wilayah perkotaan dengan di daerah pelosok. Ketika madrasah perkotaan sudah fasih mengoperasikan sistem digital, lembaga pendidikan di daerah justru masih buta informasi.
"Ini yang harus dijawab. Siapa yang bertanggung jawab menyosialisasikan EMIS ini?" cecar Ansari.
Ia mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk memaksimalkan peran penyuluh agama di lapangan. Menurutnya, penyuluh tidak boleh hanya terjebak pada fungsi administratif, melainkan harus bergerak sebagai penyambung lidah informasi, edukator, sekaligus motivator bagi madrasah swasta.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Kalau ini berjalan maksimal, tidak akan ada lagi madrasah yang tertinggal hanya karena tidak paham sistem," cetusnya.
Lebih lanjut, Ansari mengingatkan agar sistem digital yang dibangun pemerintah tidak sekadar menjadi konsep di atas kertas, melainkan harus benar-benar menyentuh akar rumput. Baginya, indikator keberhasilan program bukan diukur dari besarnya nominal anggaran yang digelontorkan, melainkan dari ketepatan sasaran bantuan tersebut.
Merespons kritikan tajam tersebut, Menteri Agama mengakui bahwa EMIS merupakan instrumen krusial sekaligus penentu dalam penyaluran bantuan pendidikan. Menag tidak menampik adanya kendala teknis dan dinamika di lapangan, serta berkomitmen untuk terus membenahi sistem agar lebih transparan, integratif, dan mudah diakses oleh seluruh madrasah di Indonesia.
