Surabaya, Gesuri.id – Keterwakilan perempuan di parlemen tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota politik semata. Kehadiran legislator perempuan harus mampu memberi warna nyata dalam proses pengambilan kebijakan melalui kapasitas, kompetensi, dan kualitas kepemimpinan yang terus diasah.
Pesan kuat tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, saat membuka kegiatan Penguatan Peran, Kapasitas, dan Kompetensi Anggota Parlemen Perempuan Periode 2024–2029 di Surabaya, Selasa (30/6/2026).
Acara tersebut diselenggarakan oleh Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) bersama mitra sebagai bagian dari program penguatan kapasitas anggota parlemen. Dalam kesempatan itu, Sri Untari hadir mewakili Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf.
"Perempuan harus mampu memberikan warna melalui kapasitas dan kompetensinya. Kalau kita tidak memiliki itu, suara kita tidak akan didengar," ujar Sri Untari.
Baca: Ganjar Tegaskan Sikap PDI Perjuangan di Luar Pemerintahan
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, tantangan yang dihadapi perempuan di dunia politik jauh lebih kompleks dibanding laki-laki. Selain menjalankan tugas sebagai pejabat publik, perempuan juga memikul tanggung jawab domestik dalam keluarga.
Oleh karena itu, ia menilai perempuan yang terjun ke politik wajib memiliki ketangguhan mental, pengalaman organisasi, serta fondasi kepemimpinan yang kuat.
"Perempuan sesungguhnya menghadapi double burden (beban ganda). Di satu sisi harus menjalankan peran domestik, di sisi lain dituntut optimal di ruang publik. Karena itu, perempuan harus tangguh dan memiliki bekal organisasi maupun pengalaman yang memadai," lanjut Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut.
Sri Untari memaparkan data keterwakilan perempuan di Indonesia yang dinilainya masih menjadi tantangan besar. Meskipun jumlah calon legislatif (caleg) perempuan pada Pemilu 2024 melampaui 37 persen, keterwakilan riil di parlemen masih minim:
- DPR RI: 21,9 persen
- DPRD Jawa Timur: 20 persen
Angka tersebut masih di bawah batas ideal 30 persen yang diperlukan agar perempuan memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan. Namun, Sri Untari mengingatkan bahwa tambahan kursi tidak akan berdampak berarti tanpa adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia pun mengimbau seluruh anggota parlemen perempuan untuk terus melakukan upgrade keilmuan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
"Jangan pernah berhenti belajar, terutama mengenai kebijakan publik dan manajemen publik, karena itulah instrumen utama seorang legislator," tegasnya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Kemampuan memahami proses penyusunan kebijakan, analisis anggaran, hingga fungsi pengawasan menjadi bekal krusial. Hal ini penting agar anggota legislatif perempuan mampu memperjuangkan regulasi dan anggaran yang sensitif terhadap kebutuhan:
- Perempuan dan anak
- Keluarga dan pendidikan
- Perlindungan sosial
- Menembus Hambatan Struktural
Di akhir paparannya, Sri Untari tidak menampik masih besarnya hambatan struktural yang dihadapi perempuan, mulai dari ketimpangan pendanaan politik, budaya patriarki, hingga kekerasan di ruang politik.
Guna menghadapi hal ini, perempuan wajib memiliki kapasitas intelektual, daya tahan, dan jejaring yang kuat.
Ia berharap forum seperti yang difasilitasi KAS ini tidak sekadar menjadi seremonial, tetapi melahirkan legislator yang percaya diri dan profesional.
"Yang kita bangun bukan hanya jumlah perempuan di parlemen, tetapi kualitas kepemimpinannya. Ketika perempuan memiliki kompetensi dan integritas, maka kehadirannya akan menjadi kekuatan penting untuk mewujudkan kebijakan publik yang adil dan inklusif," pungkasnya.
