Semarang, Gesuri.id Komisi XI DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait segera membangun sistem data tunggal UMKM agar pembiayaan dapat lebih tepat sasaran dan efisien.

Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (8/11/2025). Kunjungan tersebut merupakan langkah DPR dalam memastikan digitalisasi keuangan benar-benar mampu memperluas inklusi keuangan di daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Didik Haryadi menegaskan, sistem digital yang terintegrasi akan memperkuat pengawasan dan mempercepat deteksi risiko di sektor pembiayaan.

Digitalisasi akan membuat monitoring pembiayaan lebih cepat, efisien, dan akurat, ujarnya dikutip dari Parlementaria, Sabtu (8/11).

Didik menilai, masih banyak pelaku UMKM yang belum merasakan kemudahan akses pembiayaan dari perbankan karena terkendala prosedur dan minimnya literasi keuangan. Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan POJK No.19 Tahun 2025 benar-benar dijalankan dengan semangat pembangunan.