Semarang, Gesuri.id – Komisi XI DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait segera membangun sistem data tunggal UMKM agar pembiayaan dapat lebih tepat sasaran dan efisien.
Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (8/11/2025). Kunjungan tersebut merupakan langkah DPR dalam memastikan digitalisasi keuangan benar-benar mampu memperluas inklusi keuangan di daerah.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Didik Haryadi menegaskan, sistem digital yang terintegrasi akan memperkuat pengawasan dan mempercepat deteksi risiko di sektor pembiayaan.
“Digitalisasi akan membuat monitoring pembiayaan lebih cepat, efisien, dan akurat,” ujarnya dikutip dari Parlementaria, Sabtu (8/11).
Didik menilai, masih banyak pelaku UMKM yang belum merasakan kemudahan akses pembiayaan dari perbankan karena terkendala prosedur dan minimnya literasi keuangan. Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan POJK No.19 Tahun 2025 benar-benar dijalankan dengan semangat pembangunan.
“Kebijakan itu jangan hanya jadi aturan di atas kertas, tapi harus menjadi solusi nyata bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal usaha yang layak dan cepat,” tegasnya.
Selain itu, Didik juga mengingatkan agar perbankan tidak bersikap pasif dalam menyalurkan pembiayaan.
“Bank jangan hanya menunggu laporan atau data di atas kertas. Harus turun ke lapangan, pahami kebutuhan masyarakat, dan lakukan penetrasi pasar agar kemudahan akses pembiayaan UMKM benar-benar dirasakan,” katanya.
Langkah DPR ini, lanjut Didik, dilakukan untuk memastikan perbankan dan OJK semakin dekat dengan pelaku UMKM, sehingga ekonomi rakyat dapat tumbuh lebih kuat dan merata.
Berdasarkan data OJK, hingga September 2025 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah mencapai Rp35,84 Triliun kepada 882 ribu debitur, menjadikan provinsi ini sebagai wilayah dengan penyaluran KUR terbesar secara nasional.
