Palangkaraya, Gesuri.id — Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Sigit Karyawan Yunianto (SKY), menyoroti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang sempat viral terkait kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) yang disebut berjalan normal di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kita perlu melihat kondisi masyarakat secara menyeluruh. Ketika kualitas udara menurun dan kabut asap mengganggu aktivitas, tentu ada dampak yang dirasakan masyarakat," ujar Sigit dikutip dari Antara Kalteng di Palangka Raya, Sabtu (26/9).
Sigit, yang juga merupakan anggota Komisi XII DPR RI serta mantan Ketua DPRD Kota Palangka Raya tiga periode, menegaskan bahwa kondisi di lapangan harus menjadi perhatian utama dalam melihat dampak karhutla. Menurutnya, kabut asap tidak hanya berkaitan dengan kondisi kebakaran, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor penting kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi udara, hingga kegiatan ekonomi.
"Jangan sampai karena sebagian aktivitas masih berjalan, kemudian kondisi di lapangan dianggap sepenuhnya normal. Kita harus melihat fakta dan keluhan masyarakat di daerah," kata Sigit.
Ia mengimbau pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla, khususnya di wilayah yang berulang kali terdampak asap.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu ditingkatkan agar penanganan tidak hanya fokus pada pemadaman api, tetapi juga pada mitigasi dampak kabut asap. Pemerintah juga diminta memastikan informasi kualitas udara dan risiko kesehatan disampaikan secara terbuka.
Kepala BNPB Sampaikan Permohonan Maaf dan Klarifikasi
Menanggapi polemik tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak karhutla melalui akun Instagram resminya, @suharyanto_shr, di Jakarta, Jumat. Ia mengklarifikasi pernyataan yang sempat disampaikannya pada rapat terbatas hari Rabu (23/9) mengenai "roda kehidupan masyarakat berjalan normal".
"Saya memahami penggunaan kata 'normal' dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai," ungkap Suharyanto.
Ia menjelaskan bahwa kata "normal" merujuk pada indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan umum yang tetap berjalan, bukan berarti mengabaikan penderitaan masyarakat atau penurunan kualitas udara.
Suharyanto memastikan BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan seluruh pihak terkait terus bekerja keras dalam pemadaman api, penanganan dampak kesehatan, serta perlindungan masyarakat. BNPB juga terus mengintegrasikan data dari lapangan agar laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo dan masyarakat mencerminkan kondisi secara utuh dan akurat.
"Keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat terdampak selalu menjadi prioritas utama kami," tegas Suharyanto.
