Jakarta, Gesuri.id - Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik meminta Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) agar memberikan pendampingan terhadap permasalahan Credit Union (CU).

Pendampingan itu diberikan sesuai tugas dan kewajiban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Credit Union di Kalimantan Barat adalah lembaga keuangan yang 100% dimiliki anggota dan dikelola oleh putra putri bangsa Indonesia, ujar Ketua Umum Pemuda Katolik Karolin Margret Natasa, Senin (11/10).

Baca:BAGUNA Kalbar Pemkab Landak Vaksinasi Bagi Masyarakat Umum