Ramlan Surbakti Soroti Potensi Intervensi dalam Rapat Konsultasi KPU bersama DPR dan Pemerintah

Ia menekankan bahwa seluruh ketetapan final harus diputuskan secara mandiri di kantor KPU, bukan di gedung parlemen.
Kamis, 19 November 2026 11:00 WIB Jurnalis - Ananda Okctaviani

Jakarta, Gesuri.id Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga sekaligus mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20042007, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A., menyoroti mekanisme rapat konsultasi antara KPU, pemerintah, dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam penyusunan regulasi pemilu.

Menurutnya, forum konsultasi tersebut berpotensi membuka ruang intervensi dari pihak eksekutif maupun legislatif yang dapat memengaruhi independensi lembaga penyelenggara pemilu.

Berdasarkan pengalamannya mengamati penyelenggaraan Pemilu 2024, Ramlan menilai bahwa praktik pengambilan kesepakatan di dalam forum konsultasi bersama DPR dan pemerintah sering kali melampaui batas prinsip konsultasi itu sendiri, bahkan berisiko bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca:Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

Jadi terus terang aja, sekarang gini, terutama pengalaman 2024, intervensi eksekutif dan DPR, Komisi II DPR itu terjadi pada rapat konsultasi. Repotnya rapat konsultasi dengan membuat kesepakatan bahwa misalnya KPU tidak mengubah ini dan sebagainya, itu berarti melanggar keputusan MK, ujar Ramlan, Kamis (19/11).

Baca juga :