Ikuti Kami

Ramlan Surbakti Soroti Potensi Intervensi dalam Rapat Konsultasi KPU bersama DPR dan Pemerintah

Ia menekankan bahwa seluruh ketetapan final harus diputuskan secara mandiri di kantor KPU, bukan di gedung parlemen.

Ramlan Surbakti Soroti Potensi Intervensi dalam Rapat Konsultasi KPU bersama DPR dan Pemerintah
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga sekaligus mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2004–2007, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A.

Jakarta, Gesuri.id – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga sekaligus mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2004–2007, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A., menyoroti mekanisme rapat konsultasi antara KPU, pemerintah, dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam penyusunan regulasi pemilu. 

Menurutnya, forum konsultasi tersebut berpotensi membuka ruang intervensi dari pihak eksekutif maupun legislatif yang dapat memengaruhi independensi lembaga penyelenggara pemilu.

Berdasarkan pengalamannya mengamati penyelenggaraan Pemilu 2024, Ramlan menilai bahwa praktik pengambilan kesepakatan di dalam forum konsultasi bersama DPR dan pemerintah sering kali melampaui batas prinsip konsultasi itu sendiri, bahkan berisiko bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

"Jadi terus terang aja, sekarang gini, terutama pengalaman 2024, intervensi eksekutif dan DPR, Komisi II DPR itu terjadi pada rapat konsultasi. Repotnya rapat konsultasi dengan membuat kesepakatan bahwa misalnya KPU tidak mengubah ini dan sebagainya, itu berarti melanggar keputusan MK," ujar Ramlan, Kamis (19/11).

Lebih lanjut, tokoh yang juga pernah menjabat sebagai anggota KPU (1999) dan Wakil Ketua KPU (2001–2004) ini menegaskan bahwa secara prinsip, rapat konsultasi memang diperbolehkan dalam proses pembentukan Peraturan KPU (PKPU).

Namun, forum tersebut semestinya hanya menjadi wadah bagi DPR dan pemerintah untuk menyampaikan masukan atau pandangan, bukan forum untuk mengikat keputusan akhir.

Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda

"Konsultasi boleh, tapi keputusan tidak diambil di DPR, tapi KPU mengambil keputusan di gedung KPU. Keputusan itu, kesepakatan itu melibatkan bahwa seluruh DKPP, ada Menteri Dalam Negeri, jadi itu melanggar prinsip konsultasi. Konsultasi itu silakan DPR dan pemerintah memberi masukan dalam arti pendapat mereka mengenai rancangan peraturan KPU," tegasnya.

Sebagai bentuk penjagaan terhadap prinsip kemandirian penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan konstitusi, Ramlan mengingatkan jajaran komisioner KPU saat ini agar tetap memegang kendali penuh atas setiap keputusan institusional. Ia menekankan bahwa seluruh ketetapan final harus diputuskan secara mandiri di kantor KPU, bukan di gedung parlemen.

"Nah, tapi keputusan KPU tidak diambil di sana, tapi di, saya bilang ke KPU sekarang ini, Anda kalau mengambil keputusan KPU tidak di gedung, tidak di Senayan, tapi di KPU. Itu mesin pilihan saya, jangan mereka membuat keputusan di sana. Jadi kemandirian KPU itu harus tergambar, diambil di waktu mereka rapat di KPU. Tapi konsultasi itu boleh memberi masukan," pungkas Ramlan.

Quote