Ikuti Kami

Ramlan Surbakti Usulkan Mekanisme Baru Penentuan Anggota KPU demi Jaga Kemandirian

Ramlan ini menilai pola seleksi saat ini berpotensi membuat anggota KPU terjebak pada kepentingan fraksi di DPR.

Ramlan Surbakti Usulkan Mekanisme Baru Penentuan Anggota KPU demi Jaga Kemandirian
Dosen dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A.

Jakarta, Gesuri.id - Dosen dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A., mengusulkan perubahan mekanisme penentuan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar komisi pemilihan tersebut terbebas dari intervensi politik. Mantan Ketua KPU periode 2004–2007 ini menilai pola seleksi saat ini berpotensi membuat anggota KPU terjebak pada kepentingan fraksi di DPR.

"Ya, terus terang saya mengusulkan perubahan penentuan keanggotaan KPU. Tidak seperti sekarang, jadi Presiden membentuk tim seleksi, tim seleksi menghasilkan 14 orang, itu dikirim ke Komisi II. Kemudian Komisi II DPR memilih 7. Saya usulkan diubah, karena KPU itu kan lembaga mandiri. Mengikuti saja bagaimana Komisi III menentukan hakim agung," ujar Ramlan, Kamis (19/11).

Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar

Ia menjelaskan, usulan tersebut berkaca pada mekanisme seleksi hakim agung pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ramlan mencontohkan bagaimana peran DPR dalam seleksi hakim agung dibatasi hanya pada persetujuan atau penolakan, bukan memilih dari daftar kandidat.

"Awalnya kan Komisi III memilih dari calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Tapi kemudian ada gugatan ke MK, meminta supaya Komisi III itu hanya, apa istilahnya, konfirmasi saja. Jadi setiap calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial, Komisi III akan menilai saat fit and proper test," ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua KPU periode 2001–2004 tersebut, apabila DPR tidak menyetujui calon yang diajukan, lembaga pengusul berkewajiban menyerahkan nama pengganti. Pola serupa dinilainya sangat relevan untuk diterapkan pada proses seleksi komisioner KPU guna menjamin independensi lembaga penyelenggara pemilu.

"Setuju atau tidak setuju, itu saja. Kalau tidak setuju, ya Komisi Yudisial harus menggantikan, mengusulkan penggantinya. Nah itu saya usulkan untuk KPU. Kenapa? Karena penentuan hakim agung diubah sesuai dengan putusan MK, karena hakim agung itu adalah lembaga independen. Jadi bukan Komisi III yang memilih, tapi hanya menilai. Nah itu saya usulkan agar calon yang diajukan oleh Presiden, hasil tim seleksi itu, setiap calon dinilai oleh Komisi II DPR. Setuju atau tidak setuju terhadap setiap calon. Itu usul saya. Jadi kemandirian KPU akan tercapai," tegas anggota KPU tahun 1999 itu.

Ia menyoroti bahwa sistem yang berjalan saat ini, di mana Komisi II DPR memilih 7 nama dari 14 kandidat, membuka ruang bagi praktik pembagian jatah antarfraksi. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada sikap dan independensi penyelenggara pemilu setelah terpilih.

"Sehingga Komisi II DPR tidak memilih, karena seperti sekarang, dari 14 dipilih 7 orang. Mereka kemudian bancakan. Komisi II DPR bancakan. Oh, 7 orang ini, nah lihat, kursi Komisi II DPR paling banyak di PDIP, PDIP mengusulkan 2 orang. Kemudian dibagi seperti itu. Itu menurut saya terbukti selama ini berpengaruh. Dan itu mengapa KPU sekarang menjadi petugas Komisi II DPR? Itu karena seleksinya seperti itu," tutur Ramlan.

Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda

Lebih lanjut, Ramlan mengenang pengalamannya saat terlibat dalam tim seleksi anggota KPU pada periode-periode sebelumnya. Meskipun tim seleksi telah berupaya mencegah lobi politik di tahap awal, keputusan akhir di tingkat parlemen tetap membuat proses tersebut rentan terhadap tarikan kepentingan partai.

"Itu sebabnya waktu saya dulu, saya kan dua kali menjadi tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu dulu ya. Saya minta supaya 14 orang yang ditentukan itu tidak mendatangi fraksi atau partai, malah kami minta tanda tangan. Tapi penentuannya di Komisi II DPR kan, mereka memilih 7 dari 14. Saya usulkan agar Komisi II tidak memilih, tapi menilai satu per satu calon yang diajukan oleh Presiden," pungkasnya.

Quote