Jakarta, Gesuri.id - Dosen dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A., mengusulkan perubahan mekanisme penentuan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar komisi pemilihan tersebut terbebas dari intervensi politik. Mantan Ketua KPU periode 20042007 ini menilai pola seleksi saat ini berpotensi membuat anggota KPU terjebak pada kepentingan fraksi di DPR.
Ya, terus terang saya mengusulkan perubahan penentuan keanggotaan KPU. Tidak seperti sekarang, jadi Presiden membentuk tim seleksi, tim seleksi menghasilkan 14 orang, itu dikirim ke Komisi II. Kemudian Komisi II DPR memilih 7. Saya usulkan diubah, karena KPU itu kan lembaga mandiri. Mengikuti saja bagaimana Komisi III menentukan hakim agung, ujar Ramlan, Kamis (19/11).
Baca:Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Ia menjelaskan, usulan tersebut berkaca pada mekanisme seleksi hakim agung pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ramlan mencontohkan bagaimana peran DPR dalam seleksi hakim agung dibatasi hanya pada persetujuan atau penolakan, bukan memilih dari daftar kandidat.
Awalnya kan Komisi III memilih dari calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Tapi kemudian ada gugatan ke MK, meminta supaya Komisi III itu hanya, apa istilahnya, konfirmasi saja. Jadi setiap calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial, Komisi III akan menilai saat fit and proper test, ungkapnya.