Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan industri baja nasional, menyusul ketidakhadiran Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian dalam rapat kerja Komisi VI dengan sejumlah pejabat terkait..

Industri baja nasional dinilai krusial karena menyerap sekitar 9 juta tenaga kerja dan menjadi sektor hulu penting bagi rencana Indonesia menjadi negara industri.

Rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI itu menghadirkan Menteri Keuangan, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Dirut BPI Danantara, Dirut MIND ID, dan Dirut PT Krakatau Steel (Persero). Agenda utama adalah menindaklanjuti RDP sebelumnya dengan Dirut PT Krakatau Steelpada 30 September 2025, khususnya terkait penyelamatan industri baja nasional.

Rieke menyoroti ketidakhadiran Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, yang menurutnya menjadi masalah serius karena keputusan terkait industri strategis tidak bisa ditunda.

Industri baja menyangkut jutaan pekerja dan menjadi tulang punggung bagi pengembangan sektor industri di Indonesia. Pemerintah harus cepat bertindak meski ada pejabat yang tidak hadir, ujar Rieke, seperti dikutip dari akun Instagram riekediahp, Rabu (12/11).