RUU Perampasan Aset Disahkan, Nyoman Parta: Koruptor Meninggal Atau Kabur Tetap Bisa Dirampas

“Selama ini, kalau tersangka sudah meninggal, kasusnya tidak dilanjutkan."
Kamis, 19 November 2026 16:07 WIB Jurnalis - Syahrul Arsyad

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi terobosan penting dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan.

Melalui aturan tersebut, aset pelaku tindak pidana tetap dapat dirampas dalam kondisi tertentu, meskipun tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, maupun mengalami sakit permanen.

Selama ini, kalau tersangka sudah meninggal, kasusnya tidak dilanjutkan. Kali ini, walaupun tersangkanya meninggal, terdakwanya meninggal, maka asetnya bisa dirampas, tegas Nyoman Parta.

Nyoman menyampaikan hal tersebut setelah Komisi III DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset pada pembicaraan tingkat I, Rabu (18/11/2026). Selanjutnya, rancangan regulasi tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk memperoleh persetujuan pembicaraan tingkat II sebelum resmi disahkan menjadi undang-undang.

Komisi III DPR RI baru saja selesai mengambil keputusan tahap satu terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Rancangan undang-undang ini akan disahkan melalui rapat paripurna, ujar Nyoman Parta dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/11/2026).

Baca juga :