Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi terobosan penting dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan.
Melalui aturan tersebut, aset pelaku tindak pidana tetap dapat dirampas dalam kondisi tertentu, meskipun tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, maupun mengalami sakit permanen.
“Selama ini, kalau tersangka sudah meninggal, kasusnya tidak dilanjutkan. Kali ini, walaupun tersangkanya meninggal, terdakwanya meninggal, maka asetnya bisa dirampas,” tegas Nyoman Parta.
Nyoman menyampaikan hal tersebut setelah Komisi III DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset pada pembicaraan tingkat I, Rabu (18/11/2026). Selanjutnya, rancangan regulasi tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk memperoleh persetujuan pembicaraan tingkat II sebelum resmi disahkan menjadi undang-undang.
“Komisi III DPR RI baru saja selesai mengambil keputusan tahap satu terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Rancangan undang-undang ini akan disahkan melalui rapat paripurna,” ujar Nyoman Parta dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/11/2026).
Menurut Nyoman, salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset yang tidak selalu bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. Perampasan dapat dilakukan melalui putusan pidana maupun mekanisme tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengatasi hambatan pemulihan aset ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, atau mengalami sakit permanen. Dengan demikian, proses perampasan aset tidak otomatis terhenti hanya karena pelaku tidak dapat menjalani proses peradilan pidana seperti biasa.
Selain tindak pidana korupsi, RUU Perampasan Aset juga mencakup sejumlah tindak pidana lain, antara lain narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Nyoman secara khusus menyoroti kasus investasi bodong yang telah menimbulkan kerugian bagi banyak masyarakat. Menurutnya, korban kerap menghadapi kesulitan mendapatkan kembali haknya karena pelaku sulit dijangkau dan aset yang seharusnya dapat dipulihkan tidak mudah dikembalikan.
“Contoh yang terakhir ini adalah seringnya masyarakat menjadi korban dari investasi bodong, pelakunya susah disentuh, dan harta korbannya tidak bisa dipulihkan,” jelasnya.
Nyoman juga menyampaikan bahwa RUU tersebut menegaskan ketentuan mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aset yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada harta yang diperoleh secara langsung dari tindak pidana. Cakupannya meliputi aset hasil kejahatan, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana tindak pidana, barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset lain yang secara sah dimiliki pelaku untuk memenuhi kewajiban penggantian kerugian sesuai ketentuan dalam RUU tersebut.
Badan Pengelola Aset untuk Jaga Nilai Barang Sitaan
Poin penting lainnya dalam RUU Perampasan Aset adalah rencana pembentukan badan pengelola aset tindak pidana. Nyoman menilai lembaga tersebut diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan, terutama terkait penyusutan jumlah maupun nilai ekonominya.
“Ketika lembaga peradilan telah melakukan penyitaan, barang dari hasil sitaan itu sering menjadi persoalan: jumlahnya menjadi berkurang, nilainya menjadi sangat kecil, maupun merawatnya juga mengalami kesusahan,” ungkapnya.
Melalui pengaturan tersebut, badan pengelola aset nantinya akan menjalankan fungsi pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penjualan, hingga pemanfaatan aset tindak pidana. Langkah ini diharapkan dapat memastikan aset yang telah disita tetap terjaga nilai ekonominya dan dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pemulihan aset.
Di akhir keterangannya, Nyoman menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan dan pengawalan RUU Perampasan Aset. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang konsisten menyampaikan kritik, tuntutan, dan dorongan agar regulasi tersebut segera dituntaskan.
“Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas semua pihak yang berkontribusi dalam terwujudnya undang-undang ini, yang telah memberikan kritik, yang telah memberikan tuntutan, dorongan agar undang-undang ini dapat ditetapkan,” pungkasnya.

















































































