Jakarta, Gesuri.id Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan menilai desain sistem Pemilu Indonesia ke depan harus memberikan insentif politik bagi partai yang memilih berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.
Menurutnya, penguatan sistem presidensial tidak boleh hanya berorientasi pada pembentukan koalisi mayoritas di parlemen. Mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan atau checks and balances juga harus tetap dijaga.
Hal itu disampaikan Erik dalam Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta, Kamis (19/11).
Erik menjelaskan, salah satu persoalan dalam sistem politik Indonesia adalah kecenderungan terbentuknya dukungan mayoritas partai politik terhadap presiden setelah Pemilu berlangsung.
Situasi tersebut membuat partai-partai politik memiliki kecenderungan bergabung dengan pemerintahan. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah berpotensi melemah ketika sebagian besar kekuatan politik berada dalam barisan pendukung kekuasaan.